Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pelatihan bela negara untuk 24 pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Lembaga Antikorupsi dan Kementerian Pertahanan sudah menandatangi kesepakatan kerja sama pembuatan pelatihan bela negara.
"Adapun rencana pelaksanaan masih direncanakan tanggal 20 Juli 2021," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada Medcom.id, Rabu, 14 Juli 2021.
Firli mengatakan metode pelatihan dirancang Kementerian Pertahanan. KPK hanya sebagai pengguna jasa dan pengirim 24 pegawai yang gagal TWK untuk dibina menjadi ASN.
"Program, tempat, lokasi, materi, dan pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan direncanakan Kementerian Pertahanan RI," ujar Firli.
Firli belum dapat memastikan apakah pelatihan itu akan sesuai rencana atau tidak. Pasalnya, pemerintah sedang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
"Tentu ada pembahasan dengan Kementerian Pertahahan RI dan KPK (tentang pelatihan saat PPKM darurat)," tutur Firli.
Baca: KPK Tak Bakal Menghentikan Pemecatan 51 Pegawai Gagal TWK
Mantan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri itu mengatakan pegawai yang lolos tes wawasan kebangsaan juga akan dibina. Pelatihan dilakukan daring dan fisik.
"Pelaksanaan diklat ASN tetap berjalan, setiap gelombang sembilan hari, baik fisik maupun virtual yang diikuti 1.271 pegawai," ucap Firli.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) akan menggelar pelatihan
bela negara untuk 24 pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (
ASN). Lembaga Antikorupsi dan Kementerian Pertahanan sudah menandatangi kesepakatan kerja sama pembuatan pelatihan bela negara.
"Adapun rencana pelaksanaan masih direncanakan tanggal 20 Juli 2021," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada
Medcom.id, Rabu, 14 Juli 2021.
Firli mengatakan metode pelatihan dirancang Kementerian Pertahanan. KPK hanya sebagai pengguna jasa dan pengirim 24 pegawai yang gagal TWK untuk dibina menjadi ASN.
"Program, tempat, lokasi, materi, dan pelaksanaan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan direncanakan Kementerian Pertahanan RI," ujar Firli.
Firli belum dapat memastikan apakah pelatihan itu akan sesuai rencana atau tidak. Pasalnya, pemerintah sedang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
"Tentu ada pembahasan dengan Kementerian Pertahahan RI dan KPK (tentang pelatihan saat PPKM darurat)," tutur Firli.
Baca: KPK Tak Bakal Menghentikan Pemecatan 51 Pegawai Gagal TWK
Mantan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri itu mengatakan pegawai yang lolos tes wawasan kebangsaan juga akan dibina. Pelatihan dilakukan daring dan fisik.
"Pelaksanaan diklat ASN tetap berjalan, setiap gelombang sembilan hari, baik fisik maupun virtual yang diikuti 1.271 pegawai," ucap Firli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)