Plt juru bicara KPK, Ali Fikri/Antara/M Risyal Hidayat.
Plt juru bicara KPK, Ali Fikri/Antara/M Risyal Hidayat.

Masyarakat Diminta Legawa Putusan Dewas Soal TWK

Nasional KPK ASN Badan Kepegawaian Negara Asesmen Nasional
Candra Yuri Nuralam • 28 Juli 2021 02:16
Jakarta: Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan pelanggaran etik seluruh pimpinan Lembaga Antirasuah dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak cukup bukti untuk disidangkan. KPK meminta masyarakat legawa menerima putusan tersebut.
 
"Dewas telah memeriksa pihak-pihak yang diyakini mengetahui informasi dan keterangan fakta yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti terkait atas pengaduan tersebut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 27 Juli 2021.
 
Ali mengatakan Dewas sudah independen dalam mendalami dugaan itu. Setidaknya ada 16 saksi yang diperiksa selama pendalaman berlangsung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, Dewas telah memeriksa 42 rekaman yang dijadikan bukti dalam dugaan pelanggaran etik tersebut. Semua pemeriksaan saksi dan bukti yang diperiksa menyimpulkan tidak ada temuan yang merujuk adanya pelanggaran etik yang dilakukan komisioner KPK.
 
"Dari hasil pemeriksaan tersebut, Dewas menegaskan bahwa dalam proses dan pelaksanaan TWK tidak ada unsur kode etik yang dilanggar," ujar Ali.
 
Atas dasar itulah, Dewas membebaskan lima komisioner KPK dari sidang etik. Lembaga Antikorupsi menerima putusan itu.
 
Baca: Firli Angkat Topi pada Pegawai Gagal TWK tapi Mau Dibina
 
Meski begitu, Lembaga Antikorupsi masih terbuka jika pimpinannya dilaporkan kembali. KPK tidak antikritik terhadap pelaksanaan TWK.
 
"Dewas terbuka terhadap semua pihak yang mengetahui atau memiliki informasi adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan insan KPK untuk menyampaikan pengaduannya," kata Ali.
 
Sebelumnya, Dewas KPK tidak melanjutkan dugaan pelanggaran etik lima komisioner ke persidangan. Dugaan itu dinilai tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke sidang etik.
 
"Dewan Pengawas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan seluruh dugaan pelanggaran kode etik, dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK, sebagaimana disampaikan dalam surat pengaduan kepada Dewas tidak cukup bukti, sehingga tidak memenuhinya syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Juli 2021.
 
Dewas menilai seluruh laporan pegawai tentang pelanggaran etik lima komisioner KPK tidak mendasar untuk dilanjutkan ke sidang etik. Bahkan, bukti dari para pegawai yang gagal dalam TWK dinilai tidak jelas.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif