Ilustrasi: Gedung MK. Foto: Medcom.id/Meilikhah
Ilustrasi: Gedung MK. Foto: Medcom.id/Meilikhah

MK akan Gelar Sidang Lanjutan Uji KUHAP

Nasional kasus century mk
Antara • 13 November 2018 11:03
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan permohonan uji materi UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sidang akan digelar hari ini.
 
"Agenda sidang mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, dan pihak terkait," ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Selasa, 13 November 2018.
 
Perkara ini diajukan terpidana kasus Bank Century Robert Tantular yang memohon pengujian Pasal 272 KUHAP, Pasal 12, dan Pasal 65 KUHP, pada sidang pendahuluan Kamis, 18 Oktober 2018. Robert melalui kuasa hukumnya Bonni Alim Hidayat menyatakan pemberlakuan pasal-pasal a quo telah merugikan Robert selaku pemohon.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rumusan norma dalam pasal a quo dinilai pemohon tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan kemanfaatan. Karena pemberlakuannya menyebabkan pemohon menjalani hukuman pidana melebihi aturan.
 
Baca: Pemburu Aset Digocek Koruptor
 
Penyidik dari Bareskrim Polri, dikatakan Bonni, sengaja mengajukan perkara pemohon dipisah menjadi enam LP (laporan polisi). Penetapannya hasil penyidikan yang sudah lengkap (P-21) pun, kata dia, dilakukan satu per satu.
 
Hal ini menyebabkan pemohon harus menjalani empat kali persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama enam tahun dan mendapatkan empat putusan pengadilan yang berbeda.
 
Bonni menjelaskan, dari empat putusan pengadilan yang dikenakan kepada pemohon, seharusnya pemohon menjalani satu putusan pidana saja. Namun, nyatanya pemohon harus menjalani empat putusan pengadilan sekaligus.
 
Baca: Robert Tantular Dituntut Uang Pengganti Rp 2,7 T
 
"Hal ini menyebabkan total maksimum pidana penjara yang harus dijalani oleh pemohon adalah 21 tahun pidana penjara dan tambahan pidana kurungan selama 17 bulan sebagai subsider pengganti denda," katanya. Oleh sebab itu, pemohon meminta MK membatalkan keberlakuan kedua pasal tersebut.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif