Informasi BIN Alarm soal Radikalisme
Ilustrasi radikalisme - Medcom.id
Jakarta: Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Charles Honoris mengatakan pernyataan Badan Inteligen Negara (BIN) harus jadi alarm semua pihak soal radikalisme. BIN merilis data ada 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme.

BIN juga mencatat ada tujuh perguruan tinggi negeri terpapar paham radikalisme dan 39% mahasiswa di 15 provinsi tertarik ajaran tersebut.

"Saya rasa pemerintah juga harus memerhatikan apa yang disampaikan oleh BIN," ujar Charles, dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 22 November 2018. 


Charles mengatakan pengawasan harus diperketat pada seluruh unsur di dalam masyarakat yang terdata menjadi tempat penyebaran radikalisme.

Baik di rumah ibadah pemerintah, rumah ibadah lain yang ada di masyarakat, maupun di lingkungan pendidikan. Baik yang ada di lingkungan pemerintah, swasta, maupun lingkungan tempat tinggal masyarakat secara umum.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta BIN mengumumkan 50 daftar nama penceramah terpapar radikalisme. Pengumuman penting guna mengantisipasi penyebaran paham tersebut di lingkungan masyarakat.

"Jika BIN menilai bahwa paham radikal itu dilakukan para penceramah dan selama ini berafiliasi dengan organisasi jika memang mereka memiliki jaringannya, sebaiknya diumumkan saja nama-namanya agar publik tahu," jelas Ace.

(Baca juga: Isu Masjid Radikal Tak Perlu Diperdebatkan)

Ace memandang penegak hukum harus memberi perhatian khusus. Radikalisme, terang dia, efektif disebarkan melalui pemahaman agama menyimpang. Rantai itu harus segera diputus.

Polri dan BIN harus menindak. Paham semacam itu jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ace mengatakan Komisi VIII dan Kementerian Agama menyepakati aturan penceramah atau mubalig. 
Komisi VIII merekomendasikan penceramah agama diberi pembinaan oleh organisasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lain-lain.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta BIN tidak memperkeruh suasana dengan menyampaikan informasi yang validitasnya perlu dipertanyakan. Hidayat menilai informasi yang dimiliki BIN biasanya tidak disiarkan kepada masyarakat, tetapi disampaikan kepada Presiden sebagai user. 

"Sebaiknya jika ada masalah serius harus diselesaikan dan jangan diumbar kepada publik," pungkas dia. 


 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id