Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya tarik menarik dalam pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat. Lembaga Antirasuah meminta pengelolaan diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
“Kenapa mesti pusat yang mengelola? Ini kan berbicara masa depan, supaya ada peningkatan jadi pelabuhan umum,” kata Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.
Dian menjelaskan pelabuhan itu dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebelumnya. Namun, tidak menjadi pelabuhan umum dan tidak menerima kapal turis asing.
Karenanya, pengelolaan dari pusat yakni Kemenhub dinilai lebih optimal untuk memaksimalkan pemasukan di Raja Ampat. KPK mendorong serah terima aset disegerakan.
“Banyak pelabuhan lokal atau regional di sini, termasuk Pelabuhan Waisai, tapi kita tidak bisa terima kapal turis-turis asing yang datang. Kalau naik tingkat, Pelabuhan Waisai bisa menerima berbagai macam kapal dari mancanegara, hingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ucap Dian.
Pengelolaan dari pusat juga diyakini bisa memperbaiki kekurangan pelabuhan saat dikelola oleh daerah. KPK sebelumnya menemukan adanya sejumlah fasilitas yang rusak maupun kurang di area toilet.
Selain itu, pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan penghentian pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Waisai. Permainan kotor itu dilakukan oknum karena tidak adanya papan penanda untuk melakukan proses administrasi.
“Kalau seperti ini kan, turis juga tidak mau berkunjung lagi,” ujar Dian.
KPK tidak mau Raja Ampat buruk di mata pelancong jika kekurangannya dibiarkan. Lokasi itu merupakan impian wisata sejumlah masyarakat dan saat ini sangat diminati.
“Kami melihat turis yang datang ke Raja Ampat itu merupakan turis bonafide. Mereka mau bayar berapa pun untuk berkunjung ke sini,” tutur Dian.
Jakarta:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya tarik menarik dalam pengelolaan
Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Papua Barat. Lembaga Antirasuah meminta pengelolaan diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pelayanan bisa menjadi optimal.
“Kenapa mesti pusat yang mengelola? Ini kan berbicara masa depan, supaya ada peningkatan jadi pelabuhan umum,” kata Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.
Dian menjelaskan pelabuhan itu dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebelumnya. Namun, tidak menjadi pelabuhan umum dan tidak menerima kapal turis asing.
Karenanya, pengelolaan dari pusat yakni Kemenhub dinilai lebih optimal untuk memaksimalkan pemasukan di Raja Ampat. KPK mendorong serah terima aset disegerakan.
“Banyak pelabuhan lokal atau regional di sini, termasuk Pelabuhan Waisai, tapi kita tidak bisa terima kapal turis-turis asing yang datang. Kalau naik tingkat, Pelabuhan Waisai bisa menerima berbagai macam kapal dari mancanegara, hingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ucap Dian.
Pengelolaan dari pusat juga diyakini bisa memperbaiki kekurangan pelabuhan saat dikelola oleh daerah. KPK sebelumnya menemukan adanya sejumlah fasilitas yang rusak maupun kurang di area toilet.
Selain itu, pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan penghentian pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Waisai. Permainan kotor itu dilakukan oknum karena tidak adanya papan penanda untuk melakukan proses administrasi.
“Kalau seperti ini kan, turis juga tidak mau berkunjung lagi,” ujar Dian.
KPK tidak mau Raja Ampat buruk di mata pelancong jika kekurangannya dibiarkan. Lokasi itu merupakan impian wisata sejumlah masyarakat dan saat ini sangat diminati.
“Kami melihat turis yang datang ke Raja Ampat itu merupakan turis bonafide. Mereka mau bayar berapa pun untuk berkunjung ke sini,” tutur Dian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
