KPK Cari Bukti Transaksi Suap di Kantor Dirut PLN

Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penggeledahan berkaitan kasus penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. "Iya (penggeledahan) masih berlangsung," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018. Febri tak merinci ruangan apa saja yang digeledah tim penyidik. Bahkan, dia masih irit bicara saat disinggung apakah ruangan Direktur Utama (Dirut) Sofyan Basir ikut digeledah. "Nanti diupdate lagi, tim masih ada lokasi," ujarnya. Baca: KPK Mendatangi Kantor PLN Sebelum ke kantor PLN, penyidik lebih dulu menggeledah kediaman Sofyan di Jalan Bendungan Jatiluhur II Nomor 3, Benhil, Jakarta Pusat, Minggu, 15 Juli 2018. Dari rumah Sofyan, KPK menyita CCTV, dokumen penting dan bukti elektronik lainnya, yang diduga berkaitan dengan kasus suap proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt tersebut. KPK mengendus adanya dugaan keterlibatan pihak PLN dalam kasus ini. Bahkan, Lembaga Antirasuah tengah mendalami semua informasi terkait adanya dugaan keterlibatan pihak PLN dalam kasus ini, termasuk Sofyan Basir. KPK sebelumnya menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih (EMS) dan bos Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo (JBK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt. Baca: KPK Sita CCTV Rumah Dirut PLN Eni diduga kuat telah menerima suap sebanyak Rp4,8 miliar untuk memuluskan perusahaan milik Johannes yakni Blackgold Natural Resources Limited menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Eni selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP. Sementara Johannes selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.‎