Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) digabung. Hal itu untuk memastikan penerima bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
“Kita minta disatukan jangan sampai bantuan jadi tumpang tindih,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 30 April 2021.
Alexander khawatir data ganda menimbulkan masalah baru. Misalnya disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi kecurangan.
“Kita akan tertibkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” papar dia.
Alexander menyebut bantuan tunai juga bakal disalurkan melalui transfer bank. Sehingga potensi penyimpangan uang bisa diminimalisasi.
“Intinya bagaimana diperbaiki datanya supaya lebih akurat ke dalam penyaluran bansos,” ujar Alexander.
(Baca: Kembali Sambangi KPK, Mensos Sampaikan Perkembangan Data Penerima Bansos)
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) meminta data penerima Program Keluarga Harapan (
PKH) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) digabung. Hal itu untuk memastikan penerima bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
“Kita minta disatukan jangan sampai bantuan jadi tumpang tindih,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 30 April 2021.
Alexander khawatir data ganda menimbulkan masalah baru. Misalnya disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi kecurangan.
“Kita akan tertibkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” papar dia.
Alexander menyebut bantuan tunai juga bakal disalurkan melalui transfer bank. Sehingga potensi penyimpangan uang bisa diminimalisasi.
“Intinya bagaimana diperbaiki datanya supaya lebih akurat ke dalam penyaluran bansos,” ujar Alexander.
(Baca:
Kembali Sambangi KPK, Mensos Sampaikan Perkembangan Data Penerima Bansos)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
