Jakarta: Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan. Kedatangannya kali ini untuk menyampaikan progres pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos).
“Saya laporkan progresnya dan bagaimana pelaksanaan di Kemensos seperti apa dan apa yang sudah saya kerjakan,” kata Risma dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat, 30 April 2021.
Risma menyebut Kemensos telah menonaktifkan 21,156 juta data ganda penerima bansos. Dia juga telah meminta kepala daerah memberi usulan penerima bansos tambahan supaya bantuan tepat sasaran.
Kemensos menerima data 5 juta usulan penerima. Namun, enam daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sulit disinkronkan dengan data kependudukan karena kondisi dan akses yang sulit.
(Baca: Kemensos Nonaktifkan 21,15 Juta Data Ganda Penerima Bansos)
“Kita terus-menerus menyempurnakan data termasuk dari suku-suku di dalam hutan,” papar Risma.
Pemutakhiran data penerima bansos, kata Risma, kian penting karena masuk dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK. “Sehingga konsen kami untuk segera memperbaiki data karena menyangkut pada keakuratan terutama pendistribusian bansos,” ujar dia.
Kedatangan Risma diterima Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan berserta jajaran Direktorat Monitoring dan Direktorat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat KPK turut mendampingi.
Sebelumnya, Risma sempat menyambangi KPK pada Senin, 11 Januari 2021. Risma mengaku ingin berkoordinasi dengan Lembaga Antirasuah ihwal pengelolaan bansos.
Jakarta: Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK), Jakarta Selatan. Kedatangannya kali ini untuk menyampaikan progres pemutakhiran data
penerima bantuan sosial (bansos).
“Saya laporkan progresnya dan bagaimana pelaksanaan di Kemensos seperti apa dan apa yang sudah saya kerjakan,” kata Risma dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat, 30 April 2021.
Risma menyebut Kemensos telah menonaktifkan 21,156 juta data ganda penerima bansos. Dia juga telah meminta kepala daerah memberi usulan penerima bansos tambahan supaya bantuan tepat sasaran.
Kemensos menerima data 5 juta usulan penerima. Namun, enam daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sulit disinkronkan dengan data kependudukan karena kondisi dan akses yang sulit.
(Baca:
Kemensos Nonaktifkan 21,15 Juta Data Ganda Penerima Bansos)
“Kita terus-menerus menyempurnakan data termasuk dari suku-suku di dalam hutan,” papar Risma.
Pemutakhiran data penerima bansos, kata Risma, kian penting karena masuk dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK. “Sehingga konsen kami untuk segera memperbaiki data karena menyangkut pada keakuratan terutama pendistribusian bansos,” ujar dia.
Kedatangan Risma diterima Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan berserta jajaran Direktorat Monitoring dan Direktorat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat KPK turut mendampingi.
Sebelumnya, Risma sempat menyambangi KPK pada Senin, 11 Januari 2021. Risma mengaku ingin berkoordinasi dengan Lembaga Antirasuah ihwal pengelolaan bansos.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
