Lambang KPK. Foto: MI/Panca Syurkani.
Lambang KPK. Foto: MI/Panca Syurkani.

Pansel Diminta Buka Partisipasi Publik

Nasional seleksi pimpinan kpk
Candra Yuri Nuralam • 06 Agustus 2019 17:13
Jakarta: Koalisi Kawal Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai rejam jejak para capim perlu diketahui publik. Beberapa Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dinilai perlu menyelidikinya.
 
"Partisipasi publik juga harus dibuka oleh Pansel Capim KPK karena dari informasi publiklah hal-hal yang kemudian luput dideteksi lembaga-lembaga negara bisa muncul," kata anggota Koalisi dari Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas (FH Unand) Feri Amsari di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Agustus 2019.
 
Menurut dia, keterbukaan informasi capim KPK mencerminkan transparansi Pansel dalam proses penjaringan peserta. Keterlibatan publik juga dapat meminimalisasi keberpihakan delapan lembaga dalam menelusuri latar belakang peserta yang lolos seleksi psikologi. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Misalnya rekam jejak dari kejaksaan tentu bukan tidak mungkin malah itu akan mendukung calon dari kejaksaan sendiri, atau sebaliknya dari kepolisian akan mendukung calon dari kepolisian. Begitu juga dengan lembaga lain ya," ujar Feri.
 
Sementara itu, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai keterbukaan seleksi capim KPK bisa membuat publik berkomentar. Hal itu bisa menjadi masukan Pansel untuk mengambil tindakan.
 
"Jangan tiba-tiba menyebutkan bahwa pihak A hanya sebut ini di media, tetapi sampai sekarang tidak kirim surat. Harusnya isu di publik ditangkap Pansel," tutur Kurnia.
 
Baca: Pansel Capim KPK Bukan Alat Pemuas ICW
 
Kurnia tidak mempermasalahkan terkait delapan lembaga negara yang menelusuri rekam jejak capim. Yang terpenting, lanjutnya, ialah netralitas dari delapan lembaga itu.
 
"Sepanjang temuan-temuan nanti signifikan dan validasi datanya benar ya. Tetapi satu poin penting jangan sampai masyarakat ketika beri masukan justru beban pembuktian di masyarakat," ujar Kurnia.
 
Sebelumnya, Pansel berencana melibatkan delapan lembaga negara dalam menelusuri latar belakang 40 peserta yang lolos seleksi psikologi. Delapan lembaga negara itu juga akan mendapatkan masukan dari masyarakat yang sudah dikirim ke Pansel sebagai bahan pertimbangan penilaian.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif