Surat dakwaan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Surat dakwaan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Dakwaan Setebal 366 Halaman Ungkap Dugaan TPPU Wawan

Nasional tppu
Fachri Audhia Hafiez • 31 Oktober 2019 12:23
Jakarta: Tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan akan menjalani sidang pembacaan dakwaan. Surat dakwaan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu lebih dari 360 halaman.
 
"Dakwaannya 366 halaman," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Nugraha, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2019.
 
Sidang Wawan rencananya digelar pukul 09.00 WIB. Namun, hingga pukul 12.05 WIB sidang dengan nomor perkara 99/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst belum kunjung dimulai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wawan diduga terlibat kasus korupsi pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten melalui APBD dan APBN-Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2012. Ia juga terlibat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan pada APBD-P TA 2012.
 
Wawan juga diduga melakukan pencucian uang dalam kurun waktu 2005-2010 serta 2010-2019. Nilai pencucian uang itu mencapai Rp500 miliar.
 
Penyidikan TPPU pada Wawan merupakan pengembangan dari kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Akil diduga menerima suap Rp1 miliar terkait sidang perkara gugatan Pilkada Lebak, Banten di MK pada 2013.
 
Pada perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset kekayaan Wawan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yaitu bersumber dari proyek-proyek yang dikerjakan perusahaanya, PT Bali Pacific Pragama (BPP).
 
Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah itu diduga mengerjakan sekitar 1.105 kontrak proyek dari Pemerintah Provinsi Banten dan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Total nilai kontrak Rp6 triliun dalam rentang waktu 2006-2013.
 
Pada saat penyidikan, KPK mendapat fakta uang Rp1 miliar yang digunakan Wawan menyuap Akil Mochtar berasal dari perusahaan yang sama. KPK juga menduga Wawan, melalui PT BPP dan perusahaan lain yang terafiliasi, telah melawan hukum dan memanfaatkan hubungan kekerabatan dengan pejabat gubernur dan bupati/wali kota yang ada di Provinsi Banten buat mendapatkan kontrak-kontrak tersebut.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif