Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir dipeluk kerabat dan keluarga seusai divonis bebas di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah
Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 Sofyan Basir dipeluk kerabat dan keluarga seusai divonis bebas di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah

Dewan Pengawas Dianggap Bisa Cegah Vonis Bebas

Nasional kpk Korupsi PLTU Riau-1
M Sholahadhin Azhar • 05 November 2019 16:35
Jakarta: Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap bisa mencegah vonis bebas ke tersangka rasuah, seperti yang dijatuhkan kepada Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Dewan Pengawas bakal memperkuat dakwaan KPK.
 
"Dewan Pengawas bukan berarti intervensi tapi mengawasi cara bekerjanya, nanti harus diformulasikan untuk mengeliminasi hal-hal begini terjadi," kata guru besar hukum Universitas Trisakti Yenti Garnasih kepada Medcom.id, Selasa, 5 November 2019.
 
Menurut dia, Dewan Pengawas membuat langkah KPK akan semakin kokoh. Tak ada lagi cerita Lembaga Antirasuah terlalu cepat menaikkan posisi seorang sebagai tersangka. Dewan akan memastikan tiap langkah hukum KPK benar-benar terukur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menilai ada kemungkinan KPK terlalu cepat menaikkan status Sofyan Basir sebagai tersangka. Dia mengakui ada korupsi yang terjadi, tetapi pelakunya bukan Sofyan karena tak bisa dibuktikan.
 
Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ke 2 KUHP dianggap tak kuat untuk menjerat Sofyan. Pasal yang menyasar pihak pembantu dalam kasus tak bisa dikenakan.
 
"Dasarnya (jaksa KPK), mereka (Sofyan dan politikus Golkar Eni Saragih) sempat bertemu, bertemu kan enggak bisa diasumsikan dia terlibat bersepakat," kata Yenti.
 
Dia menyebut pembantuan yang diatur dalam pasal tersebut memiliki teori sendiri. Hal itu berkaitan dengan ada atau tidaknya niatan jahat dari Sofyan atau faktor kesengajaan yang mengarah pada pidana.
 
"Hal-hal seperti ini, sekarang harus didalami berkaitan dengan yang menyebabkan bahwa dakwaan jaksa enggak bisa dibuktikan sendiri," kata Yenti.
 
Ke depan, kehadiran Dewan Pengawas akan menghindarkan KPK dari dakwaan dangkal. Proses hukum dalam pengusutan terduga koruptor juga lebih mantap.
 
"Termasuk dalam membahas mau kasasi atau tidak, kalau kasasi yang mana, jangan lagi ada istilah banding, padahal di MA (Mahkamah Agung) enggak ada istilah pembuktian," kata Yenti.
 
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis bebas Sofyan dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Beberapa dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK dinilai tak terbukti.
 
"Menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Memerintahkan saudara Sofyan Basir untuk segera dibebaskan," kata Ketua Majelis Hakim Hariono, Senin, 4 November 2019.
 
Sofyan terlepas dari jeratan tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sofyan juga luput dari dari Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.
 
JPU KPK sebelumnya menyebut Sofyan memfasilitasi pertemuan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Pembahasan tersebut dinilai ada unsur tindak pidana korupsi.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif