Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

KPK Angkut Dokumen Penganggaran dari Penggeledahan di Jatim

Nasional OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 12 Juli 2019 09:50
Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah lima lokasi di Jawa Timur (Jatim) selama dua hari terakhir. Penggeledahan terkait pengembangan perkara suap yang menjerat Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono.
 
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan satu dari lima lokasi yang digeledah adalah Kantor Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jatim. Penggeledahan berlangsung pada Rabu, 10 Juli 2019.
 
"Dari lokasi tersebut disita sejumlah dokumen penganggaran," ujarnya di Jakarta, Jumat, 11 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penggeledahan kemudian dilanjutkan pada Kamis, 11 Juli 2019. Empat rumah pribadi sejumlah pejabat aktif dan pensiunan di Badan Pembangunan Daerah Provinsi Jatim jadi target penggeledahan.
 
"Dari empat lokasi ini kami sita dokumen terkait penganggaran dan barang bukti elektronik berupa telepon genggam," lanjut Febri.
 
Baca juga:KPK Geram Sektor Perizinan Jadi Ajang Korupsi Kepala Daerah
 
Febri menyebut penggeledahan kali ini berkaitan dengan sumber dana APBD Tulungagung dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur.
 
KPK sebelumnya menetapkan Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018. Supriyono diduga menerima uang sebesar Rp4.880.000.000 selama periode 2015 hingga 2018 dari Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo.
 
Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap bahwa Supriyono menerima Rp3.750.000.000 dengan rincian, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp500.000.000 setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.
 
Pemberian uang diduga untuk memuluskan proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750.000.000 sejak 2014 hingga 2018. Fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp1 miliar. Syahri Mulyo sendiri sudah divonis 10 tahun penjara dalam kasus suap proyek peningkatan jalan itu.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif