Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

KPK Geram Sektor Perizinan Jadi Ajang Korupsi Kepala Daerah

Nasional OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 12 Juli 2019 08:27
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan masih adanya kepala daerah yang korupsi atau meraup keuntungan pribadi dari perizinan. Padahal, sektor perizinan merupakan satu dari tiga fokus strategi nasional pencegahan korupsi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
 
"Seharusnya, pembenahan perizinan ini diharapkan bisa memberikan kesempatan pengembangan investasi di daerah dan bukan menjadi ajang mengeruk keuntungan untuk kepentingan tertentu," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.
 
Lembaga Antirasuah juga kesal dengan sikap pejabat negara, khususnya kepala daerah yang tidak peduli terhadap pengelolaan sumber daya alam. Sekalipun, menimbulkan kerusakan lingkungan dengan nilai kerugian tidak sebanding dengan investasi yang diterima.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"KPK mencermati kasus ini karena salah satu sektor yang menjadi fokus adalah korupsi di sektor sumber daya alam," kata Basaria.
 
Baca juga:Gubernur Kepri Tersangka Suap dan Gratifikasi
 
KPK baru membongkar praktik suap dan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Kepuluan Riau (Kepri), Nurdin Basirun. Suap diduga terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018-2019.
 
Dari proses pemeriksaan awal, menurut Basaria, Nurdin berdalih tujuan proyek reklamasi itu untuk investasi. Namun, dinilai Basaria alasan investasi sangat buruk digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan korupsi.
 
"Apalagi kita memahami, investasi akan berarti positif bagi masyarakat dan lingkungan jika dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan good governance. Investasi semestinya dilakukan tanpa korupsi dan tidak merusak lingkungan," pungkasnya.
 
KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka penerima suap bersama dua pihak lain yakni Edy Sofyan dan Budi Hartono. Sedangkan Abu Bakar ditetapkan sebagai pemberi suap.
 
Keempatnya diduga terlibat praktik rasuah terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri Tahun 2018-2019. Nurdin cs diduga menerima suap secara bertahap.
 
Baca juga:Nurdin Basirun Ditahan KPK
 
Pemberian pertama terjadi pada 30 Mei 2019 sebesar 5.000 dolar Singapura dan Rp45 juta. Kemudian pemberian selanjutnya terjadi pada 10 Juli 2019, Abu Bakar memberikan tambahan uang sebesar 6.000 dolar Singapura kepada Nurdin melalui Budi.
 
Praktik rasuah ini berawal saat Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk dibahas di Paripurna DPRD Kepri.
 
Perda tersebut nantinya menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri. Saat Perda ini dibahas, beberapa pihak mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi agar diakomodasi dalam RZW3K Provinsi Kepri tersebut.
 
Salah satunya, Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam untuk pembangunan resor dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare. Padahal, Tanjung Piayu merupakan area peruntukan kawasan budidaya dan hutan lindung.
 
Baca juga:Ketua DPW NasDem Kepri Nurdin Basirun Diberhentikan Sementara
 
Nurdin selaku Gubernur Kepri kemudian memerintahkan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono; dan Edi untuk membantu permintaan izin Abu bakar itu. Budi akhirnya mengarahkan Abu Bakar agar mencatumkan pembangunan restoran dengan keramba-keramba sebagai budi daya ikan dalam proposal izin tersebut.
 
Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budi daya. Budi selanjutnya memerintahkan Edi untuk melengkapi dokumen dan data dukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. Diduga, dokumen dan data yang dibuat Edi tidak berdasarkan analisis apa pun.
 
Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Edy dan Budi hanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Abu Bakar dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif