Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane - Medcom.id
Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane - Medcom.id

Jokowi Diminta Terbitkan Aturan Penjabaran UU KPK

Nasional Revisi UU KPK
Arga sumantri • 11 Desember 2019 16:24
Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk menjabarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU KPK hasil revisi itu dinilai butuh aturan turunan.
 
"Sedikitnya perlu lima peraturan pemerintah sebagai penjabaran UU KPK hasil revisi," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
 
PP tersebut dapat mengatur soal tugas pokok, kedudukan, peran, dan kewenangan pimpinan KPK. Sistem organisasi tata kerja KPK, peralihan status sumber daya manusia (SDM) KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), dan sistem gaji pegawai KPK juga perlu diatur dalam PP.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"PP ini yang menjadi perangkat dan daya dukung agar KPK bisa dikonsolidasikan. Bagaimana KPK bisa berlari cepat memberantas korupsi, jika lembaga antirasuah tidak bisa dikonsolidasikan," ujarnya.
 
Menurut Neta, perbaikan konsolidasi di KPK sangat mendesak. Sejak lima tahun terakhir, kata dia, muncul 'raja kecil' dalam tubuh KPK dan terjadi pembelahan.
 
"Pimpinan KPK sering kali dianggap sebagai anak kos yang tidak berwibawa," ungkapnya.
 
Menurut Neta, situasi ini tidak boleh berlarut. Pimpinan KPK harus mengembalikan muruahnya sebagai pejabat negara. KPK juga tak boleh menjadi alat segelintir oknum, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM).
 
"Pimpinan KPK seperti tersandera dan tunduk kepada wadah pegawai (WP) yang sesungguhnya adalah bawahannya," ujar dia.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif