Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) menjawab pertanyaan dari wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat)
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) menjawab pertanyaan dari wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat)

Menhan Bisiki Polri agar Pertimbangkan Lagi Kasus Kivlan

Nasional kasus makar
Arga sumantri • 19 Juni 2019 13:18
Jakarta: Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku sudah membisiki Polri terkait kasus yang menyeret Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen. Ryamizard mengaku meminta Polri mempertimbangkan lagi kasus dugaan kepemilikan senjata terhadap Kivlan.
 
"Saya sudah bisik-bisik lah dengan teman-teman polisi. Coba dipertimbangkan lagi, saya kan cuma (minta) pertimbangkan, bukan enggak boleh dihukum," kata Ryamizard ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.
 
Ryamizard tak merinci sejauh mana pertimbangan kasus hukum yang diminta untuk Kivlan. Yang jelas, ia membantah bila langkah itu terkait upaya membebaskan Kivlan dari jeratan hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Cuma pertimbangkan, makanya saya tidak berani itu (terlalu jauh), hukum harus ditegakan," ujarnya.
 
Baca juga:Polri Sebut Perkara Kivlan Zen Sesuai Hukum
 
Ryamizard mengaku punya hubungan baik dan menghormati Kivlan sebagai seniornya. Ia juga menghargai upaya Kivlan yang mengajukan permohonan bantuan hukum kepada dirinya dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan.
 
"Itu kan (permohonan Kivlan) untuk penahanannya ditunda. Saya bilang, masalah politik, masalah hukum, di luar kemampuan saya, saya tidak mau," ujarnya.
 
Kivlan ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal pada Rabu, 29 Mei 2019. Mantan Kepala Staf Kostrad itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur selama 20 hari ke depan.
 
Kivlan pun melayangkan surat permohonan perlindungan hukum dan jaminan penangguhan penahanan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Permohonan serupa juga dilayangkan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menkopolhukam) Wiranto.
 
Selain kepada Menkopolhukam dan Menhan, surat permohonan perlindungan hukum juga dikirim kepada Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Bambang Taufik, Panglima Kostrad Letjen Harto Karyawan, dan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen I Nyoman Cantiasa.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif