KPK Ingatkan Perbedaan Permintaan dan Kepentingan dalam Pengerjaan Proyek

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh pejabat di DKI Jakarta menghindari konflik kepentingan dalam mengerjakan proyek di Ibu Kota. Para pejabat diharap bisa membedakan permintaan dan kepentingan. "Hindari juga pembahasan yang alot, hanya karena CoI (Conflict of Interest)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Jumat, 16 Desember 2022. Alex mengatakan anggota DPRD DKI yang mengajukan proyek tidak masuk dalam kategori permintaan. Tapi, jika legislator ngotot mengatur proyek di wilayahnya, dihitung sebagai konflik kepentingan. "Tidak salah anggota DPR sampaikan keinginan dapilnya, misalnya buatkan jalan. Tapi jangan sampai saat anggaran itu disetujui, berarti ‘proyeknya milik saya, berhak menunjuk siapa’," ucap Alex. Seluruh pejabat di DKI diharap bisa membedakan dua hal itu. Alex menegaskan konflik kepentingan dalam pengerjaan proyek tidak dibenarkan dalam alasan apapun. "Kalau begitu rusak, tidak benar. Ini yang kemudian sebabkan anggota DPRD bermasalah, itu titik rawannya dari penganggaran PBJ (pengadaan barang dan jasa)," ujar Alex.