Firli Beberkan 8 Pantangan untuk Legislator Terpilih pada 2024

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2024 memantapkan diri menghindari korupsi. Setidaknya ada delapan pantangan untuk legislator terpilih pada 2024. "Ada delapan hal yang saya minta untuk tidak dilakukan saat menjabat supaya tidak terlibat korupsi. Delapan hal ini merupakan titik rawan yang sering dimanfaatkan sebagai celah perilaku koruptif," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Kamis, 15 Desember 2022. Firli mengatakan delapan pantangan itu, yakni melakukan reformasi birokrasi melalui rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, penerimaan sumbangan dari pihak ketiga, serta refocusing dan realokasi anggaran covid-19 untuk APBN dan APBD. Pantangan sisanya, yakni penyalahgunaan penyelenggaraan jaring pengaman sosial untuk pemerintah pusat dan daerah, membuka celah korupsi pada pemulihan ekonomi nasional, curang dalam pengesahan RAPBD dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah (LPJKD) dan perizinan. "Pada perizinan ini sering terjadi praktik suap, gratifikasi, pengakuan saham dan penyertaan modal," ujar Firli. Delapan pantangan itu diminta dihindari calon wakil rakyat selanjutnya. Apalagi, pejabat kerap ditawarkan barang yang masuk dalam kategori gratifikasi untuk membantu pengurusan pebisnis maupun penyelenggara negara. "Yang paling banyak dilakukan koruptor ada tiga yaitu gratifikasi, suap menyuap, dan pemerasan. Seperti pemerasan oleh kepala daerah kepada kepala dinas untuk memperpanjang jabatannya," ujar Firli. Semua pihak yang ingin menjadi legislator diminta berkomitmen tidak korupsi saat menduduki kursi jabatan. Integritas wajib diperkuat sebelum mencalonkan diri. "Mulai sekarang bacaleg (bakal calon legislatif) dapat pelajari sistem yang ada di pemerintah, misalnya sistem perencanaan anggaran atau pengadaan barang. Itu kalau ditemukan kelemahannya bisa dikritisi," ucap Firli.