PT Asuransi Jiwasyara. Foto: MI/Ramdani
PT Asuransi Jiwasyara. Foto: MI/Ramdani

Gaya Kejagung Tuntaskan Kasus Jiwasraya

Nasional Jiwasraya
M Sholahadhin Azhar • 04 Februari 2020 22:55
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat menuntaskan dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kejagung tak berhenti di lima tersangka awal. Minggu ini, Korps Adhyaksa berjanji mengumumkan tersangka baru di kasus itu.
 
Kepastian itu diungkap Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dia menyebut salah satu yang disasar yakni petinggi badan usaha milik negara (BUMN) itu.
 
"Soal tersangka baru ini akan ada," kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain cepat, gaya penanganan perkara terbilang komprehensif. Kejaksaan Agung berupaya mengembalikan aset negara dalam perkara ini.
 
Kerugian keuangan negara masih dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kejagung sudah menggandeng pihak lain dalam menyelamatkan uang negara.

1. Kementerian Keuangan

Kejagung berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyelamatkan aset PT Asuransi Jiwasraya. Koordinasi dilakukan untuk memilah saham Jiwasraya yang masih dapat digunakan.
 
"Bagaimana ini bisa melakukan pengamanan saham-saham yang kita anggap masih ada keterkaitan dengan kejahatan," ucap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Selasa, 4 Februari 2020.
 
Kemenkeu mendukung upaya ini dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, Kejaksaan Agung juga menyelisik aset-aset para tersangka terkait pengembalian kerugian negara.

2. Cari aset tersangka

Kejaksaan Agung menelusuri tiga surat tanah milik tersangka kasus gagal bayar PT Jiwasraya Persero. Tim penelusuran aset mengecek kesesuaian alamat surat tanah itu dengan lokasi.
 
"Ada tiga tempat untuk mencocokkan dokumen surat yang diperoleh," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Hari Setiyono, Senin, 3 Januari 2020.
 
Tanah milik para tersangka berada di Kelurahan Pendaleman, Tanara, Serang, Banten. Kedua, tanah di Perumahan Citra Raya Maja, Lebak, Banten. Terakhir tanah di Kelurahan Bojong Cae, Cibadak, Lebak, Banten.
 
Surat tanah tersebut sebelumnya telah diblokir penyidik supaya tak ada pengalihan nama ketika kasus diusut. Namun, Kejagung enggan membeberkan rinci kepemilikan lahan ini.
 
"Sementara ini milik salah satu tersangka," kata Hari.

3. Buru aset ke luar negeri

Tak hanya di dalam negeri, tim penelusuran aset Kejagung mencari aset tersangka di luar negeri. Tim berupaya mengidentifikasi lokasi pasti aset itu.
 
Upaya ini bukan tanpa kendala karena ada dugaan para tersangka menyamarkan kepemilikan aset. Hal ini mengingat modus ini kerap dilakukan untuk mengelabui penelusuran dari petugas.
 
"Kalau disamarkan atas nama orang lain kan perlu dilakukan penelusuran. Tentu aset itu masuknya ke sana di luar negeri, siapa yang bawa," kata Hari Setiyono.
 
Gaya Kejagung Tuntaskan Kasus Jiwasraya
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

4. Timbulkan efek jera

Kejagung memastikan ganti rugi kasus Jiwasraya tidak akan mengubah status hukum para tersangka kasus dugaan korupsi di Jiwasraya. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 
"Dalam Pasal 4 disebutkan tidak menghilangkan pidananya," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, Selasa, 4 Februari 2020.
 
Hal itu tentu untuk menimbulkan efek jera. Pasalnya, hingga saat ini, belum ada iktikad baik para tersangka untuk mengembalikan kerugian negara dalam kasus itu.
 
"Jangan berandai-andai. Tidak ada tanda-tanda mereka berniat baik dan seterusnya," kata Febrie.

5. DPR dukung Kejagung

DPR menunjukkan kesan mendukung penuh penuntasan kasus Jiwasraya. Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya bentukan Komisi III segera memanggil Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan direktur penyidikan Kejaksaan Agung.
 
"Tujuannya kami ingin mendapat masukan sudah sejauh mana penanganan perkara Jiwasraya," kata Ketua Panja Pengawasan Penegakan Hukum Jiwasraya Herman Herry, Selasa, 4 Februari 2020.
 
Panja berisikan 32 anggota, dengan 27 anggota dan lima pimpinan. Herman mewanti-wanti anggota Panja agar tidak asal berbicara terkait kasus Jiwasraya. Pasalnya, tak semua informasi yang dimiliki panja boleh diketahui publik.
 
"Artinya karena kasus ini sedang dalam penyidikan, agar tidak bias, kita harus menghargai. Anggota panja, pimpinan panja harus menghargai jika ada hal-hal yang masih bersifat rahasia penyidikan perkara," ujar dia.
 
Herman menepis adanya upaya Komisi III menutup-nutupi penyidikan kasus Jiwasraya. Menurut dia, proses hukum yang sudah berjalan pada kasus ini harus dihormati.
 
"Bukan untuk mengintervensi kasus tersebut, tetapi melakukan fungsi pengawasan bahkan mungkin mendukung, mendorong supaya kasus cepat selesai dan bagaimana secepatnya mengembalikan uang nasabah yang digelapkan itu kira-kira tujuan Panja," pungkas dia.

6. Rampung 3 tahun

Dukungan DPR tak hanya dari Komisi III melalui Panja. Komisi XI DPR telah sepakat dengan BPK untuk menyelesaikan kasus PT Asuransi Jiwasraya.
 
"Maksimal selesai tiga tahun dari sekarang. Jiwasraya tidak boleh lebih dari tiga tahun," ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto, Senin, 3 Februari 2020.
 
Dito menyebutkan pengembalian hak dari 5,5 juta nasabah Jiwasraya dan 17 ribu nasabah JS Saving Plan akan dilakukan secara bertahap. Proses dimulai kuartal I 2020 hingga akhirnya selesai pada 2023.
 
Di sisi lain, Ketua BPK Agung Firman mengatakan pihaknya sudah memulai audit investigasi terkait dengan kasus dugaan fraud di PT Jiwasraya dan PT ASABRI. Untuk sementara, proses itu sudah rampung 60 persen.
 
"Khusus untuk Jiwasraya kita lakukan pemeriksaan investigasi dan perhitungan kerugian negara," kata Agung.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif