Ilustrasi Komisi Yudisial. MI/Adam Dwi Putra
Ilustrasi Komisi Yudisial. MI/Adam Dwi Putra

KY: 150 Hakim di Jatim Dilaporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Nasional KPK Komisi Yudisial pelanggaran etik
Antara • 27 September 2021 07:49
Jakarta: Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan pihaknya menerima aduan pelanggaran kode etik kehakiman yang diduga dilakukan 150 hakim di Jawa Timur. Angka ini terbanyak kedua setelah DKI Jakarta.
 
"Kami telah bekerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK untuk meningkatkan pengawasan dan supervisi," kata Mukti dikutip dari Antara, Senin, 27 September 2021.
 
Dia mengakui tidak mudah menemukan bukti-bukti pelanggaran kode etik hakim sebagaimana aduan masyarakat. Sebab, pola dan modus operandi yang digunakan lebih canggih.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Permainannya memang canggih, jadi untuk mencari bukti memang sulit," ujar dia.
 
Namun, dia memastikan pihaknya bakal memberikan sanksi berat pada hakim-hakim nakal atau yang dilabeli hakim hitam. Bahkan, komitmen itu menjadi pakta integritas yang disepakati dalam bentuk nota kesepahaman antara KY dan Mahkamah Agung.
 
"Nah, yang 'hitam-hitam' ini kami sudah sepakat dengan MA untuk 'dihabisi'," kata Mukti.
 
Istilah hakim hitam biasa digunakan KY untuk melabeli hakim nakal yang bisa/mudah disuap. Hakim hitam merupakan hakim yang selalu mempermainkan peradilan.
 
Sementara itu, hakim putih dikonotasikan untuk hakim yang mempunyai idealisme dan bertindak lurus dalam menegakkan keadilan dan tak pernah tergoda dengan apa pun. Sedangkan hakim hakim abu-abu adalah hakim yang kondisional.
 
Mereka terkadang bisa dimainkan, terkadang tidak. Hakim abu-abu, kata Mukti, merupakan hakim yang masih bisa dibina.
 
Mukti menyebut hakim hitam jumlahnya sedikit. Sebanyak empat hakim masuk kategori hitam tahun ini.
 
Dia tak menampik masih ada hakim nakal, mudah disuap, dan mempermainkan peradilan. "Kita tidak menutup mata banyak kasus hakim itu ditekan sana sini, disuap sana sini," kata Mukti.
 
Masyarakat diminta melaporkan ke KY bila menemukan hakim nakal. KY menargetkan indeks integritas hakim (IIH) pada 2024 dengan nilai 8. Tahun 2020, IIH sebesar 6,64, sedangkan pada 2021 pihaknya menargetkan IIH sebesar 7.
 
Baca: KY Usut Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim PN Jakpus
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif