Jakarta: Potongan percakapan antara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak dengan Kepala Biro Hukum Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba Kementerian ESDM Idris Sihite yang tersebar di media sosial masih menjadi perbincangan hangat. Namun, Lembaga Antirasuah menduga diskusi itu hasil rekayasa.
"Kami saat ini juga mendapatkan informasi bahwa chat yang beredar tersebut sudah direkayasa tanggalnya oleh pihak yang tak bertanggung jawab," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 19 April 2023.
Ali menjelaskan rekayasa diduga ada pada tanggal percakapan. Penyebar diyakini mencoba mengarahkan diskusi tersebut seakan terjadi saat Johanis hendak mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK.
"Sehingga seolah-olah terjadi pada saat sudah terpilih seleksi pimpinan KPK," ucap Ali.
Asumsi itu nantinya bakal diberikan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK usai Johanis dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Selanjutnya, Lembaga Antirasuah menyerahkan kesimpulan dan keputusan kepada lembaga pemantau tersebut.
"Kami yakin Dewas KPK akan profesional dalam melakukan pemeriksaan dan penilaiannya," ujar Ali.
Percakapan Johanis dan Idris yang tersebar itu dilaporkan ke Dewas KPK pada Selasa, 18 April 2023. Kepala Divisi Hukum ICW Lalola Easter mengatakan percakapan itu sarat konflik kepentingan.
Johanis seharusnya menghindari pembahasan itu sebab saat itu dia tengah maju dalam pemilihan calon pimpinan KPK.
"Itu sudah melewati proses fit and proper test yang mana yang bersangkutan itu (Johanis) sudah disepakati atau sudah disetujui oleh DPR RI dinyatakan lolos fit and proper test," kata Lalola di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 April 2023.
Dalam tangkapan layar yang beredar, Johanis juga sempat menghubungi Idris pada Maret 2023. Saat itu, dia sudah menjabat sebagai pimpinan KPK.
Sehingga, percakapan itu dinilai tidak etis dilakukan oleh Komisioner KPK. Apalagi, kata Lalola, Idris pernah dipanggil Lembaga Antirasuah sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM.
Klarifikasi Johanis
Johanis sebelumnya sudah pernah mengklarifikasi tersebarnya obrolannya dengan Idris. Dia mengamini chat tersebut merupakan pembicaraannya dengan Idris. Diskusi mereka disebut terjadi pada Oktober 2022.
"Itu sebelum saya bertugas di sini (KPK), dan kemudian menjelang saya memasuki usia pensiun," kata Johanis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 April 2023.
Johanis menyebut Idris merupakan sahabatnya. Percakapan itu merupakan curhatannya untuk mencari usaha baru saat pensiun agar pemasukan tetap terjamin.
"Kalau orang usia pensiun ini kan dalam kondisi yang sibuk, kemudian tiba-tiba harus berhenti, tentunya kita harus mempersiapkan juga. Sama dengan seorang yang menikah, ketika akan menikah tentunya mempersiapkan juga hal-hal apa yang diperlukan," ujar Johanis.
Dia mengaku ingin membuka usaha di bidang hukum bisnis. Sebab, kata Johanis, dia sudah memiliki keahlian itu dengan bukti pendidikan sampai S3.
Pesan itu disebut sebagai permintaan pendapat dengan sahabat untuk membuka bisnis saat pensiun. Johanis ingin mengetahui status hukum dalam rencananya membuat usaha tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Potongan percakapan antara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) Johanis Tanak dengan Kepala Biro Hukum Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba Kementerian ESDM Idris Sihite yang tersebar di media sosial masih menjadi perbincangan hangat. Namun, Lembaga
Antirasuah menduga diskusi itu hasil rekayasa.
"Kami saat ini juga mendapatkan informasi bahwa chat yang beredar tersebut sudah direkayasa tanggalnya oleh pihak yang tak bertanggung jawab," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 19 April 2023.
Ali menjelaskan rekayasa diduga ada pada tanggal percakapan. Penyebar diyakini mencoba mengarahkan diskusi tersebut seakan terjadi saat Johanis hendak mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK.
"Sehingga seolah-olah terjadi pada saat sudah terpilih seleksi pimpinan KPK," ucap Ali.
Asumsi itu nantinya bakal diberikan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK usai Johanis dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Selanjutnya, Lembaga Antirasuah menyerahkan kesimpulan dan keputusan kepada lembaga pemantau tersebut.
"Kami yakin Dewas KPK akan profesional dalam melakukan pemeriksaan dan penilaiannya," ujar Ali.
Percakapan Johanis dan Idris yang tersebar itu dilaporkan ke Dewas KPK pada Selasa, 18 April 2023. Kepala Divisi Hukum ICW Lalola Easter mengatakan percakapan itu sarat konflik kepentingan.
Johanis seharusnya menghindari pembahasan itu sebab saat itu dia tengah maju dalam pemilihan calon pimpinan KPK.
"Itu sudah melewati proses fit and proper test yang mana yang bersangkutan itu (Johanis) sudah disepakati atau sudah disetujui oleh DPR RI dinyatakan lolos fit and proper test," kata Lalola di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 April 2023.
Dalam tangkapan layar yang beredar, Johanis juga sempat menghubungi Idris pada Maret 2023. Saat itu, dia sudah menjabat sebagai pimpinan KPK.
Sehingga, percakapan itu dinilai tidak etis dilakukan oleh Komisioner KPK. Apalagi, kata Lalola, Idris pernah dipanggil Lembaga Antirasuah sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM.
Klarifikasi Johanis
Johanis sebelumnya sudah pernah mengklarifikasi tersebarnya obrolannya dengan Idris. Dia mengamini chat tersebut merupakan pembicaraannya dengan Idris. Diskusi mereka disebut terjadi pada Oktober 2022.
"Itu sebelum saya bertugas di sini (KPK), dan kemudian menjelang saya memasuki usia pensiun," kata Johanis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 April 2023.
Johanis menyebut Idris merupakan sahabatnya. Percakapan itu merupakan curhatannya untuk mencari usaha baru saat pensiun agar pemasukan tetap terjamin.
"Kalau orang usia pensiun ini kan dalam kondisi yang sibuk, kemudian tiba-tiba harus berhenti, tentunya kita harus mempersiapkan juga. Sama dengan seorang yang menikah, ketika akan menikah tentunya mempersiapkan juga hal-hal apa yang diperlukan," ujar Johanis.
Dia mengaku ingin membuka usaha di bidang hukum bisnis. Sebab, kata Johanis, dia sudah memiliki keahlian itu dengan bukti pendidikan sampai S3.
Pesan itu disebut sebagai permintaan pendapat dengan sahabat untuk membuka bisnis saat pensiun. Johanis ingin mengetahui status hukum dalam rencananya membuat usaha tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
