Aksi unjuk rasa berujung ricuh di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Antara/Akbar Nugroho Gumay
Aksi unjuk rasa berujung ricuh di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Antara/Akbar Nugroho Gumay

Demonstran UU Ciptaker Kalahkan Telegram Kapolri

Nasional polri Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Siti Yona Hukmana • 09 Oktober 2020 12:56
Jakarta: Demonstran penolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) tak mengindahkan surat telegram rahasia bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Idham Azis. Surat yang diterbitkan pada 2 Oktober 2020 itu memerintahkan seluruh jajaran Polri di 25 provinsi dan 300 kabupaten atau kota melarang aksi unjuk rasa.
 
"Radikalnya pengunjuk rasa ternyata membuat polisi kewalahan," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Medcom.id, Jumat, 9 Oktober 2020.
 
Menurut dia, penerbitan surat telegram tersebut sangat berlebihan. Kebijakan itu dinilai tidak independen serta tidak profesional, modern, dan terpercaya (promoter).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Neta memahami pelarangan demo tersebut demi keselamatan masyarakat dari pandemi covid-19. Surat telegram tersebut juga dikeluarkan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Namun, pelarangan mutlak dalam surat telegram itu terkesan mengedepankan arogansi dan menyepelekan undang-undang.
 
"Sebab penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum," tutur dia.
 
Baca: 7 Pos Polisi di Jakpus Hancur Dihajar Pedemo UU Cipta Kerja
 
Neta mengatakan Kapolri seharusnya memahami persoalan buruh sebelum mengeluarkan kebijakan. Salah satu penyebab para buruh berdemo dan mogok kerja yakni hilangnya hak cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan atas pengesahan UU Ciptaker.
 
"Persoalan ini dipicu akibat tidak adanya titik temu antara buruh dan pengusaha industri, sehingga nasib buruh terus terpinggirkan," ungkap Neta.
 
Neta berharap Polri menyikapi konflik buruh dan pengusaha dengan tetap mengedepankan asas promoter. Polri diminta menghargai hak-hak buruh yang tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
 
Demo buruh dan mahasiswa yang digelar secara besar-besaran di Bundaran Hotel Indonesia berujung ricuh. Sebanyak 20 halte TransJakarta dibakar dan dirusak.
 
Sejumlah kantor pemerintahan pun dijarah. Korban luka juga berjatuhan baik dari mahasiswa, buruh maupun aparat kepolisian.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif