Sekjen Hingga Staf Ahli Mensos Dipanggil KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 2020 di Kementerian Sosial (Kemensos). Sebanyak empat saksi penting dipanggil. "Keempat orang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (pejabat pembuat komitmen atau PPK Kemensos Matheus Joko Santoso)," kata pelaksana tugas juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kami, 25 Maret 2021. Keempat saksi itu, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras; adik politikus PDI Perjuangan Ihsan Yunus, Muhammad Rakyan Ikram; Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Pepen Nazaruddin; dan staf ahli Menteri Sosial (Mensos) Kukuh Ary Wibowo. Baca: KPK Dalami Keterlibatan Dirjen Linjamsos dalam Kasus Bansos Lembaga Antikorupsi juga memanggil tiga pihak swasta Triana, Amalia Prayitno, dan Efendi Gazali. Ketujuh saksi itu dipanggil karena dinilai mengetahui seluk beluk rasuah yang dilakukan Matheus. Lembaga Antikorupsi berharap keterangan tujuh orang itu memberikan bukti baru. Mantan Mensos Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako covid-19 di Jabodetabek pada 2020. Kasus ini menjerat empat tersangka lain, yakni dua PPK Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke.  KPK menduga kongkalikong para tersangka membuat Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako. Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Matheus. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada Juliari. Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Desember 2020. Fulus Rp14,5 miliar dari Ardian dan Harry itu disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil.  Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara itu, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.