Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Yonathan Baskoro. Dok. Medcom.id
Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Yonathan Baskoro. Dok. Medcom.id

Komnas HAM Dinilai Offside dalam Menyelidiki Kasus Brigadir J

Theofilus Ifan Sucipto • 18 September 2022 15:42
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dinilai kebablasan dalam menyelidiki kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (J). Komnas HAM seharusnya hanya perlu memeriksa apakah kasus tersebut masuk pelanggaran HAM berat atau tidak.
 
“Komnas HAM sudah terlalu offside, sudah seperti jubir (juru bicara) yang mengeluarkan rekomendasi,” kata kuasa hukum keluarga Brigadir J, Yonathan Baskoro, dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Skenario Buruk Pengadilan Sambo: Ajudan Cabut Kesaksian, Sambo Bebas!’ Minggu, 18 September 2022.
 
Yonathan mengkritisi pernyataan Komnas HAM ihwal pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Hal itu berdasarkan keterangan para saksi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Padahal sudah jelas saksinya tersangka semua,” papar dia.
 
Selain itu, Yonathan menyinggung pernyataan soal potensi Irjen Ferdy Sambo memiliki gangguan jiwa. Teranyar, pernyataan soal potensi para saksi mencabut keterangan di pengadilan.
 
“Kok statement-statement Komnas HAM jadi tendensius? Publik tidak bodoh dan bisa menilai. Ini sudah keluar dari tupoksi (tugas pokok dan fungsi) lembaga yang katanya kredibel,” ujar dia.
 

Baca: Penjelasan Ketua Komnas HAM Soal Masalah Kejiwaan Ferdy Sambo


Polri menetapkan lima tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J. Mereka ialah eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo; istri Sambo, Putri Candrawathi; Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (RE) atau E; Bripka Ricky Rizal (RR); dan Kuat Maruf (KM), yang merupakan asisten rumah tangga (ART) sekaligus sopir Putri.
 
Kelima tersangka dijerat Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, juncto Pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif