Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

KPK Bidik Pihak Lain di Suap Meikarta

Nasional meikarta
Juven Martua Sitompul • 30 Mei 2019 01:21
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus memburu pihak-pihak yang terlibat kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta milik Lippo Group di Bekasi. Terlebih, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.
 
"Sangat penting dalam kasus suap terkait perizinan Meikarta ini, kami juga terus mengembangkan peran-peran pihak lain selain yang sudah diproses," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2019.
 
Menurut Febri, saat ini pimpinan dan penyidik masih menunggu analisis termasuk rekomendasi jaksa penuntut atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Lembaga Antirasuah tidak akan ragu menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat dalam skandal proyek Meikarta tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nanti jaksa akan ajukan analisis dan rekomendasinya pada pimpinan, sepanjang ada bukti yang ditemukan pasti akan ditelusuri," tegas Febri.
 
Di sisi lain, KPK menghormati vonis yang dijatuhkan hakim kepada majelis hakim. Jaksa penuntut, kata dia, masih pikir-pikir untuk mengajukan banding putusan tersebut.
 
"Jaksa akan pelajari lebih lanjut, khusus untuk terdakwa akan banding atau diterima," pungkasnya.
 
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan kepada Neneng. Neneng terbukti menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta.
 
Majelis hakim menilai terdakwa Neneng terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
 
Majelis hakim juga membebankan terdakwa dengan uang pengganti sesuai kerugian negara. Dengan ketentuan jika tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan inkrah, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mempunyai harta benda maka diganti penjara selama 6 bulan
 
Baca:Bupati Neneng Divonis 6 Tahun Penjara
 
Dalam putusan itu juga, majelis hakim menyebut adanya aliran uang dari PT Lippo Cikarang, anak usaha Lippo Group kepada Neneng. Sebagian uang itu kemudian diberikan Neneng kepada Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa melalui Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto dan anggota DPRD Bekasi Soleman.
 
Uang diberikan untuk pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi. Total uang yang diterima Iwa Karniwa sebanyak Rp1 miliar.
 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif