Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan. (Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan)
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan. (Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan)

Satu Hakim Nyatakan Karen Agustiawan Tak Bersalah

Nasional Kasus hukum Karen Galaila
Theofilus Ifan Sucipto • 10 Juni 2019 17:22
Jakarta: Salah satu hakim anggota yang menangani kasus Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan, Anwar, mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda). Dia berpendapat Karen tidak bersalah.
 
"Menyatakan terdakwa Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdawasarkan dakwaan primer dan subsdier," kata Anwar saat membacakan dissenting opinion di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 10 Juni 2019.
 
Dia mengungkapkan sejumlah fakta persidangan untuk menguatkan argumennya. Pertama, kata dia, Karen adalah Direktur Hulu Pertamina pada 2008-2009 dan menjadi Direktur Utama Pertamina pada 2009-2014.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anwat menyebut saat Karen menjabat sebagai Direktur Pertamina atau Direktur Hulu Pertamina, keputusan melakukan investasi dilakukan bersama-sama. Sebelum jajaran Pertamina menyetujui akuisisi, Karen meminta persetujuan pada dewan komisaris melalui surat memorandum yang dibuat pada 2 April 2019.
 
Salah satu komisaris Pertamina tidak mengizinkan akuisisi dilakukan. Pasalnya, pengoperasian Blok Basker Manta Gummy (BMG) dinilai tidak optimal dan tidak menguntungkan.
 
"Terdakwa dan direksi berkeinginan mengembangkan Pertamina dengan akusisi semata-mata untuk menambah cadangan minyak Pertamina," ujar Anwar.
 
Baca juga:Karen Agustiawan Divonis Delapan Tahun Penjara
 
Dia berpendapat perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan menyalahgunakan hukum dan wewenang. Sebab, pembuatan keputusan berada di tangan direksi, bukan komisaris. Apalagi, bisnis minyak dan gas (migas) penuh ketidakpastian karena belum ada tekbologi yang bisa memastikan adanya cadangan minyak di tengah laut.
 
"Meski sudah hati-hati tetap tidak ada kepastian cadangan minyak di bawah laut dan kemungkinan batal," imbuh Anwar.
 
Selain itu, kerugian sebesar Rp568 miliar tidak bisa dikategorikan sebagai kerugian negara. Anwar menjelaskan uang itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Karen, melainkan untuk bisnis akuisisi.
 
Karen, kata Anwar, juga dinilai tidak memperkaya diri sendiri. Uang tersebut ditransfer dengan jelas menggunakan Bank Australia.
 
"Namanya bisnis ada risiko dan ruginya, sehingga kerugian tidak serta merta menjadi kerugian negara," ujarnya.
 
Anwar mengatakan dugaan Karen memperkaya diri sendiri harus dibuktikan apakah ada persengkongkolan antara Karen dan direksti Pertamina lain. Sehingga, harus ada dilakukan pemeriksaan pada Rock Oil Company (ROC) Australia.
 
"Kenyataannya ROC tidak menjadi saksi dalam persidangan ini," pungkas dia.
 
Baca juga: Karen Agustiawan Ajukan Banding
 
Karen divonis delapan tahun penjara. Dia diyakini melakukan korupsi dalam investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG).
 
"Menyatakan terdakwa Karen Agustiawan terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Emilia Djaja Subagia saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 10 Juni 2019.
 
Selain tuntutan penjara, Karena juga didenda sebesar Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan. Selain itu ia harus membayar biaya perkara Rp10 ribu.
 
Karen didakwa merugikan senilai Rp568 miliar dari hasil korupsi saat menjabat sebagai direktur hulu PT Pertamina periode 2008-2009 dan dirut PT Pertamina periode 2009-2014. Dalam investasi PT Pertamina terkait participating interest (PI) atas lapangan atau Blok BMG Australia di 2009, dia dianggap mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di Pertamina.
 
Dalam memutuskan investasi PI, Karen menyetujui PI Blok BMG tanpa adanya uji kelayakan serta tanpa adanya analisa rosiko. Investasi ditindaklanjuti dengan penandatanganan sale purchase agreement (SPA) tanpa adanya persetujuan dari Bagian Legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina. Dia dianggap memperkaya Rock Oil Company (ROC) Australia, pemilik Blok BMG Australia.
 
Karen disangkakan melanggar Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif