Syafruddin: Tak ada Imbalan dari Sjamsul untuk SKL BLBI

Damar Iradat 13 September 2018 17:18 WIB
kasus blbi
Syafruddin: Tak ada Imbalan dari Sjamsul untuk SKL BLBI
Terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung - MI/Bary Fathahilah.
Jakarta: Terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung membantah dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum ihwal memperkaya diri sendiri. Menurutnya, dalam menerbitkan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Sjamsul Nursalim, dirinya tidak mendapat imbalan apa pun.

Hal tersebut diungkap Syafruddin saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Lewat Pleidoinya yang bertajuk 'Perjalanan Menembus Ruang dan Waktu, Perjalanan Ketidakpastian Mengadili MSAA BDNI' sejumlah 110 halaman itu, Syafruddin membantah seluruh dakwaan jaksa, termasuk terkait dakwaan memperkaya diri sendiri.

"Kami tidak pernah menerima uang dan/atau harta benda terkait dengan pemberian SKL kepada pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim," ungkap Syafruddin, Kamis, 13 September 2018. 


Menurut dia, selama proses persidangan tidak ada keterangan saksi atau alat bukti yang menunjukkan bahwa ia dan keluarga, maupun perusahaannya menerima suap, gratifikasi dari Sjamsul. Bahkan, persoalan tentang unsur-unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak pernah dibahas oleh jaksa.

(Baca juga: Syafruddin Disebut Sepihak Hapus Utang Sjamsul Nursalim)

Selain itu, unsur memperkaya orang lain, dalam hal ini Sjamsul Nursalim juga dianggap tidak masuk akal. Sebab, ia mengaku, tidak mengenal Sjamsul dan tidak ada imbalan apa pun dari Sjamsul agar dirinya selaku Kepala BPPN saat itu menerbitkan SKL.

Ia menambahkan, fakta-fakta persidangan juga tidak pernah membahas ihwal imbalan berupa aliran uang atau pemberian harta benda kepada dirinya. Oleh sebab itu, ia merasa, dakwaan dan tuntutan jaksa terasa janggal.

Syafruddin Arsyad Temenggung sebelumnya dituntut hukuman 15 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar subisder enam bulan kurungan.

Syafruddin selaku Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dinilai terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memperkaya orang lain, korporasi atau diri sendiri. Akibatnya negara merugi Rp4,58 triliun atas perbuatannya.

Dalam kasus ini, Syafruddin dinilai telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.







(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id