Dirut nonaktif Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, Senin, 6 Mei 2019. ANT/Reno Esnir.
Dirut nonaktif Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, Senin, 6 Mei 2019. ANT/Reno Esnir.

Sofyan Basir Ajukan Praperadilan

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 10 Mei 2019 14:01
Jakarta: Tersangka kasus dugaan korupsi kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 Sofyan Basir mengajukan praperadilan. Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT PLN itu mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 
Permohonan praperadilan tercatat dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL. Sofyan Basir selaku pemohon mempermasalahkan penetapan tersangka oleh KPK yang dalam hal ini sebagai termohon.
 
Terdapat sejumlah petitum permohonan dari Sofyan Basir. Salah satunya memerintahkan KPK tidak melakukan tindakan hukum apa pun terhadap Sofyan Basir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK diminta tidak melakukan pemeriksaan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tidak melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan. Itu dilakukan selama pemeriksaan praperadilan sampai adanya putusan pengadilan dalam perkara permohonan praperadilan.
 
Hal itu dalam perkara sebagaimana dimaksud pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/33/Dik.00/04/2019 tertanggal 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019, tertanggal 22 April 2019 perihal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).
 
Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terhadap Sofyan Basir pada 22 April 2019 dan Surat KPK R.I. Nomor: B 230/DIK.00/23/04/2019 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Dengan demikian, karenanya penetapan aquo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
 
Selain itu, penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Sofyan sebagaimana tertuang dalam sprindik dinilai tidak sah, tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 
Sofyan Basir menganggap penyidikan yang dilakukan KPK terhadap kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berbagai keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh KPK yang berkenaan dengan penetapan tersangka, termasuk penyidikan dengan menggunakan alat bukti lama atau dinyatakan bukan alat bukti baru. Melainkan diperoleh dari perkara-perkara lain sebelumnya.
 
Baca: Peran Sofyan Basir Ditelisik Lewat Plt Dirut PLN
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tersebut tidak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif