Pengusaha Diminta Laporkan Polisi Nakal ke Propam Presisi

Jakarta: Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo meminta para pengusaha melaporkan anggota nakal ke Propam Presisi. Hal itu disampaikannya saat rapat kerja teknis (rakernis) Tahun 2022 di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  "Dalam hal ini mengganggu pengusaha menengah dan kecil bahkan pengusaha kelas atas, jangan ragu untuk melaporkan di aplikasi Propam Presisi. Pasti saya tindak dengan tegas dan keras," kata Sambo dalam Rakernis bertema 'Propam Polri Siap Mendukung Pelaksanaan Kedisiplinan dan Pemulihan Ekonomi Nasional', Selasa, 22 Maret 2022.  Sementara itu, dia memastikan Polri akan mengawal program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) usai pandemi covid-19 melanda Tanah Air. Itu disampaikan Ferdy saat diskusi panel bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia serta Kementerian Perekonomian.  "Perlu kami tegaskan dalam Rakernis Propam Polri Tahun 2022, Propam siap mengawal kebijakan Kapolri dalam menjamin kepastian investasi dan dunia usaha," ujar jenderal bintang dua itu.  Baca: Polri Yakin Dana Subsidi Minyak Goreng Curah Tak Disalahgunakan Sambo mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) pada 2022 sebesar 5,5 persen. Dia berharap Polri mampu menjaga momentum untuk mencapai target tersebut. "Tadi disinggung oleh Ketum KADIN agar tak terjadi revolusi sosial. Artinya, Polri harus menjamin keamanan," ungkap mantan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri itu. Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid menambahkan Polri memiliki peran dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional. Demi menciptakan kedisiplinan bangsa, menjaga keamanan, dan kestabilan situasi sosial untuk menjaga kondusif ekonomi serta iklim investasi.  "Mengawasi pelaksanaan kebijakan program PEN agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Memberikan pelayanan publik yang tanggap dan responsif," kata Arsjad Rasjid.     Namun, Arsjad mengeluhkan masih banyak anggota Polri yang justru menghambat terwujudnya kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional tersebut. Dia meminta perlu adanya penguatan di internal Korps Bhayangkara tersebut. Menurut dia, pelanggaran yang acap dilakukan anggota Polri ialah pungutan liar (pungli) atau pemerasan dalam proses perizinan usaha. Kemudian, penyelewengan otoritas terhadap pelaku usaha dengan alasan penyelidikan tindak pidana.  "(Lalu), oknum yang menjadi beking usaha-usaha ilegal. Tidak responsif pada laporan gangguan kamtibmas yang menghambat pemulihan ekonomi nasional," beber dia. Solusinya, kata dia, perlu kolaborasi yang inklusif antara Polri, Divisi Propam Polri, serta masyarakat dalam mewujudkan kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional. Penguatan Divisi Propam Polri itu diyakini akan mencetak aparat kepolisian yang berkualitas.  "Merumuskan sistem pelayanan publik yang melindungi pelaku usaha dan memudahkan perizinan usaha, meningkatkan kedisiplinan serta responsifitas Polri dalam menghadapi gangguan keamanan di masyarakat dan memperkuat pengawasan kebijakan pemulihan ekonomi dari tindak korupsi," ucap dia. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan pemulihan ekonomi didukung mobilitas penduduk yang mulai meningkat. Seiring dengan terkendalinya kasus covid-19 di Indonesia.  Menurut dia, mobilitas penduduk mulai meningkat sejak awal Agustus 2021 dan mulai sejajar dengan level prapandemi. Dia menyebut mobilitas warga berdampak terhadap peningkatan aktivitas perekonomian pada triwulan IV-2021.  "Pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung kepada pengendalian pandemi secara disiplin, dukungan perbaikan sistem ketahanan kesehatan, respons kebijakan ekonomi yang tepat (termasuk fiskal dan moneter), untuk memastikan proses pemulihan yang lebih kuat serta penciptaan lapangan kerja secara signifikan dan kesiapan bertransformasi (teknologi digital) ke masa depan," kata dia.