Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menemukan ada aktivitas jual beli paspor palsu untuk warga negara Indonesia (WNI) di negara konflik. Salah satunya di Suriah.
"Ditemukan di kamp (pengungsian) Suriah di awal tahun, ini pemerintah (harus) kembali mengkaji kepulangan WNI secara legal," ujar Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam Seminar Nasional yang digelar The Habibie Center bertajuk Ancaman dan Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia, di Le Merdian Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Desember 2022.
Boy mengungkap lebih dari 500 WNI masih di negara konflik, seperti Suriah, Iran, Filipina, dan Afghanistan. "Mereka berpotensi kembali ke Indonesia dan bisa memberikan pengaruh (terhadap) kelompok teror di Indonesia," terang dia.
Namun, ia memastikan pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan untuk memulangkan ratusan WNI itu. Pasalnya, banyak pihak yang ingin Foreign Terrorist Fighters (FTF) itu tidak kembali ke Tanah Air.
BNPT juga telah memiliki strategi apabila ingin memulangkan ratusan WNI dari area konflik. Hal ini harus mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
"Tapi untuk hari ini anak di bawah 10 tahun (pemerintah) sudah bantu memulangkan, untuk wanita belum karena ada beberapa wanita di sana masih di kamp pengungsian, mereka ingin pulang tapi ada kendala pandemi, kami belum melakukan asesmen jadi mereka tetap di sana," jelas dia.
Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan
Teroris (BNPT) menemukan ada aktivitas jual beli paspor palsu untuk warga negara Indonesia (
WNI) di negara konflik. Salah satunya di Suriah.
"Ditemukan di kamp (pengungsian) Suriah di awal tahun, ini pemerintah (harus) kembali mengkaji kepulangan WNI secara legal," ujar Kepala
BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam Seminar Nasional yang digelar The Habibie Center bertajuk Ancaman dan Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia, di Le Merdian Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Desember 2022.
Boy mengungkap lebih dari 500 WNI masih di negara konflik, seperti Suriah, Iran, Filipina, dan Afghanistan. "Mereka berpotensi kembali ke Indonesia dan bisa memberikan pengaruh (terhadap) kelompok teror di Indonesia," terang dia.
Namun, ia memastikan pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan untuk memulangkan ratusan WNI itu. Pasalnya, banyak pihak yang ingin
Foreign Terrorist Fighters (FTF) itu tidak kembali ke Tanah Air.
BNPT juga telah memiliki strategi apabila ingin memulangkan ratusan WNI dari area konflik. Hal ini harus mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
"Tapi untuk hari ini anak di bawah 10 tahun (pemerintah) sudah bantu memulangkan, untuk wanita belum karena ada beberapa wanita di sana masih di kamp pengungsian, mereka ingin pulang tapi ada kendala pandemi, kami belum melakukan asesmen jadi mereka tetap di sana," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
