Peneliti dari ICW Diky Anindya menyampaikan revisi Undang-Undang juga dinilai belum menjadi pemantik untuk menyetop korupsi di sektor desa. Pemerintah diminta memutar otak untuk mencari solusi pasti.
“ICW mendorong adanya perbaikan mekanisme pengelolaan dana desa dan pemerintah melalui Kemenkes PDTT perlu mengaktivasi kembali Satgas DD untuk memonitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa,” tutur Diky di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 19 Mei 2024.
Diky menyebut kasus korupsi di sektor desa masih tergolong kecil. Tapi, hal itu tidak bisa diremehkan.
“Hal ini perlu dilihat sebagai fenomena gunung es,” ucap Diky.
Baca juga: 791 Kasus Korupsi Selama 2023, Proyek Fiktif Paling Banyak |
Diky menjelaskan ada 21 sektor yang dipantau ICW sepanjang 2023. Instansi lain yang paling banyak kasus korupsinya setelah desa yakni pemerintahan dengan total 109.
Lalu, sebanyak 103 sektor utilitas masuk dalam catatan paling banyak korupsi dari ICW. Selanjutnya yakni perbankan dengan total 65 catatan.
“Sejumlah sektor masih kerap menempati peringkat teratas sebagai domain yang kerap ditangani oleh aparat penegak hukum,” ujar Diky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News