Kuasa Hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Kuasa Hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Mengeluh Sakit, Sofyan Basir Tak Lanjutkan Pemeriksaan

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 28 Mei 2019 16:30
Jakarta: Direktur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir mengeluh sakit saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik pun mengakhiri pemeriksaan tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 itu.
 
"Beliau minta dihentikan karena meriang mungkin kurang tidur atau masih agak stres, masih perlu adaptasi di rumah tahanan," kata Kuasa Hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Mei 2019.
 
Soesilo mengatakan, penyidik baru melontarkan empat butir pertanyaan ke Sofyan. Kemudian kliennya mengeluh tidak enak badan, dan dokter internal KPK langsung memeriksa Sofyan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pertanyaan awal saja (belum materi pokok). Ketika dijawab pak sofyan tidak begitu sehat, lalu dihentikan oleh penyidik," ujar Soesilo.
 
Sementara itu, Sofyan enggan bicara banyak saat ditemui usai pemeriksaan. Saat pewarta mengonfirmasi pertanyaan apa saja yang dilontarkan penyidik, ia menyebutkan masih sama dengan pemeriksaan sebelumnya. "Cuma sedikit. Cuma 1, 2, 3 pertanyaan aja. Melanjutkan saja," ucap Sofyan.
 
KPK resmi menahan Sofyan Basir Senin malam, 27 Mei 2019. Ia ditahan selama 20 hari kedepan di rutan KPK K4 (Belakang Gedung Merah Putih KPK). Penahanan guna penyidikan lebih lanjut perkara yang menjeratnya.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Baca: Sofyan Basir Dicecar Soal Kontrak Proyek PLTU Riau-1
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif