Ilustrasi sidang DPRD Kalteng - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Ilustrasi sidang DPRD Kalteng - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Dua Pimpinan DPRD Kalteng Divonis Lima Tahun Penjara

Nasional kasus suap pencemaran lingkungan pencemaran sungai
Theofilus Ifan Sucipto • 03 Juli 2019 16:02
Jakarta: Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah Borak Milton dan Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan divonis lima tahun penjara. Mereka terbukti menerima suap sebesar Rp240 juta dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART).
 
"Menyatakan terdakwa Borak Milton dan Punding LH Bangkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Duta Baskara saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juli 2019.
 
Borak dan Punding dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider dua bulan kurungan. Selain itu, hak politik mereka untuk dipilih pada jabatan publik dicabut selama tiga tahun pascamenjalani hukuman pokok.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Borak dan Punding menerima suap Rp240 juta. Suap itu berasal dari PT SMART terkait perkara dugaan pencemaran lingkungan di Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng.
 
DPRD Kalteng awalnya menerima laporan bahwa ada dugaan pencemaran di Danau Sembuluh oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP). Laporan itu dibahas dalam badan musyawarah (Bamus) dan memerintahkan Komisi B DPRD Kalteng yang membidangi perekonomian dan sumber daya alam untuk melakukan pengawasan.
 
Borak Milton bersama Punding mengusulkan dan menyetujui bahwa Komisi B DPRD Kalteng akan melakukan kunjungan kerja ke PT BAP di Gedung Sinar Mas Land Jakarta sebagai bentuk tindak lanjut.
 
(Baca juga:Legislator Kalteng Dapat Duit Usai Kunker ke PT Binasawit)
 
Pertemuan itu tak hanya membahas pencemaran Danau Sembuluh tetapi persoalan PT BAP yang belum memiliki hak guna usaha (HGU), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPH), dan belum adanya perkebunan plasma.
 
Komisi B DPRD Kalteng kemudian melakukan kunjungan lapangan ke lokasi perkebunan PT BAP di Seruyan. Kunjungan itu menghasilkan kesimpulan bahwa perusahaan belum memiliki HGU, IPPH, dan belum memiliki perkebunan plasma. Padahal PT BAP telah beroperasi sejak 2006.
 
Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy sempat berkoordinasi dengan dengan Borak Milton untuk bertemu. CEO Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara Willy Agung, dan Teguh Dudy atas perintah Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP), Edy Saputra menemui para legislator Kalteng untuk meminta membersihkan pemberitaan di media mengenai persoalan PT BAP.
 
Borak sempat mengatakan akan mengusahakan tidak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) atas temuan masalah tersebut. Di saat yang sama, Punding menyatakan, untuk memenuhi permintaan itu, Teguh Dudy harus menyiapkan Rp240 juta untuk anggota Komisi B DPRD Kalteng.
 
Kemudian seorang bernama Tirra Anastasia Kemur diperintahkan Teguh Dudy untuk menyerahkan uang itu melalui dua anggota DPRD Kalteng lainnya Edy Rosada dan Arisavanah di Food Court Sarinah, Jakarta.
 
Dari rangkaian peristiwa itu, perbuatan Borak dan Punding dinilai telah mencederai amanat yang diemban selaku wakil rakyat karena telah menerima suap. Keduanya juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif