Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai koordinasi antarpenegak hukum dinilai penting. Salah satunya memaksimalkan pemulihan aset dari kasus rasuah yang ditangani.
"Tugas-tugas tersebut dalam rangka menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana korupsi bersama instansi penyelenggara pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melalui keterangan tertulis, Rabu, 12 Juli 2023.
Nawawi menjelaskan penegak hukum wajib satu suara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Memaksimalkan sumber daya yang ada dinilai penting untuk pemulihan aset dari tindakan koruptif yang sudah terjadi.
Seluruh penegak hukum diharap tidak meninggikan egonya jika diminta membantu. KPK juga telah melakukan pelatihan bersama dengan beberapa institusi untuk memaksimalkan koordinasi.
Salah satu wilayah yang akan disambangi melakukan pelatihan bersama yakni Sulawesi Selatan. KPK bakal menjadi garda terdepan untuk mengajak penegak hukum lain saling membantu dalam upaya pemulihan aset.
"Adapun KPK saat ini mengedepankan asset recovery yakni pengembalian kerugian negara lalu melakukan penjeratan pelaku korupsi," ucap Alex.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Leonard Eben Ezer Simanjuntak setuju dengan KPK. Dia menilai kerja sama yang baik bisa membuat negara mengambil kembali uang yang sudah dicuri oleh para koruptor.
"Fokus utamanya adalah optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Diharapkan KPK, APH, dan APIP bersinergi merumuskan strategi kebijakan yang seragam demi penanganan merebaknya pidana korupsi," ucap Leonard.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menilai koordinasi antarpenegak hukum dinilai penting. Salah satunya memaksimalkan pemulihan aset dari kasus rasuah yang ditangani.
"Tugas-tugas tersebut dalam rangka menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana
korupsi bersama instansi penyelenggara pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melalui keterangan tertulis, Rabu, 12 Juli 2023.
Nawawi menjelaskan
penegak hukum wajib satu suara dalam
pemberantasan korupsi di Indonesia. Memaksimalkan sumber daya yang ada dinilai penting untuk pemulihan aset dari tindakan koruptif yang sudah terjadi.
Seluruh penegak hukum diharap tidak meninggikan egonya jika diminta membantu. KPK juga telah melakukan pelatihan bersama dengan beberapa institusi untuk memaksimalkan koordinasi.
Salah satu wilayah yang akan disambangi melakukan pelatihan bersama yakni
Sulawesi Selatan. KPK bakal menjadi garda terdepan untuk mengajak penegak hukum lain saling membantu dalam upaya pemulihan aset.
"Adapun KPK saat ini mengedepankan asset recovery yakni pengembalian kerugian negara lalu melakukan penjeratan pelaku korupsi," ucap Alex.
Kepala
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Leonard Eben Ezer Simanjuntak setuju dengan KPK. Dia menilai kerja sama yang baik bisa membuat negara mengambil kembali uang yang sudah dicuri oleh para koruptor.
"Fokus utamanya adalah optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Diharapkan KPK, APH, dan APIP bersinergi merumuskan strategi kebijakan yang seragam demi penanganan merebaknya pidana korupsi," ucap Leonard.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
