Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ogah mengomentari soal dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata enggan berkomentar saat dikonfirmasi terkait temuan tersebut saat ditemui di Kantor Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta Selatan.
Sementara, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku pihaknya juga belum mendapatkan data terkait temuan itu. Ia juga enggan berkomentar.
"Belum. Datanya juga belum tahu makanya aku enggak komentar," ucap Pahala di Kantor KemenPAN-RB, Jumat, 10 Maret 2023.
Ia meminta mengonfirmasi ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Sebab, temuan soal Rp300 triliun awalnya dibunyikan Mahfud.
"Wah kalau Rp300 triliun nanyanya ke Pak Menko dong," ujar Pahala.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut jumlah tersebut merupakan informasi dari hasil analisis PPATK terhadap Kemenkeu. Data tersebut juga sudah dikirimkan ke instansi yang dinakhodai Sri Mulyani itu.
"Itu terkait data yang sudah kami sampaikan hampir 200 informasi hasil analisis/IHA kepada Kemenkeu sejak 2009-2023," ungkap Ivan, Kamis, 9 Maret 2023.
Pemberian data dilakukan mengingat transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun muncul di internal Kemenkeu. Aliran dana ini juga sempat menarik perhatian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud MD menyebut pergerakan uang sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai terendus pemerintah sejak 2009. Mahfud menyayangkan jajaran Kemenkeu era itu tidak langsung merespons laporan transaksi yang mencurigakan tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) ogah mengomentari soal dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (
Kemenkeu). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata enggan berkomentar saat dikonfirmasi terkait temuan tersebut saat ditemui di Kantor Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta Selatan.
Sementara, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku pihaknya juga belum mendapatkan data terkait temuan itu. Ia juga enggan berkomentar.
"Belum. Datanya juga belum tahu makanya aku enggak komentar," ucap Pahala di Kantor KemenPAN-RB, Jumat, 10 Maret 2023.
Ia meminta mengonfirmasi ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Sebab, temuan soal Rp300 triliun awalnya dibunyikan Mahfud.
"Wah kalau Rp300 triliun nanyanya ke Pak Menko dong," ujar Pahala.
Sebelumnya, Kepala
PPATK Ivan Yustiavandana menyebut jumlah tersebut merupakan informasi dari hasil analisis PPATK terhadap Kemenkeu. Data tersebut juga sudah dikirimkan ke instansi yang dinakhodai Sri Mulyani itu.
"Itu terkait data yang sudah kami sampaikan hampir 200 informasi hasil analisis/IHA kepada Kemenkeu sejak 2009-2023," ungkap Ivan, Kamis, 9 Maret 2023.
Pemberian data dilakukan mengingat transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun muncul di internal Kemenkeu. Aliran dana ini juga sempat menarik perhatian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD.
Mahfud MD menyebut pergerakan uang sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai terendus pemerintah sejak 2009. Mahfud menyayangkan jajaran Kemenkeu era itu tidak langsung merespons laporan transaksi yang mencurigakan tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
