Solo: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak tahu asal muasal angka Rp300 triliun yang disebut Menkopolhukam Mahfud MD mengalir di Kementerian Keuangan. Karena itu, ia berencana menanyakan langsung pada Mahfud.
Dia mengatakan sudah menerima laporan angka dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu. Namun, dia mengaku tidak melihat transaksi Rp300 triliun di dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterimanya.
"Pada dasarnya begini, setiap tahun PPATK itu mengirimkan informasi kepada kita mengenai transaksi yang disebut material. Dari 2009 sampai 2022 atau 2023 ada 196 surat yang disampaikan. Sebagian sudah kita sampaikan follow up yang dilakukan oleh inspektorat jenderal. Kita juga sampaikan di situ ada yang dilakukan eksaminasi, kalau kasusnya terbukti maka dilakukan hukuman disiplin," ujar Sri usai menemani Presiden Jokowi sidak di KPP Pratama Solo, Kamis sore, 9 Maret 2023.
Dia menuturkan masih ada sekitar 70-an surat lagi yang perlu diberikan keterangan tambahan. Sri bakal menyampaikan keterangan tambahan tersebut.
"Saya tidak tahu juga soal angka Rp 300 triliun itu dari mana. Nanti saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan Pak Ivan (Kepala PPATK Ivan Yustiavandana). Angkanya itu dari mana, sehingga saya juga punya informasi yang sama dengan media dan masyarakat," bebernya.
Sri juga berencana menanyakan langsung terkait angka transaksi tersebut ke PPATK. Termasuk cara penghitungan serta datanya.
"Karena di dalam surat dengan lampiran 36 halaman itu, tidak ada satu pun angka tercantum. Jadi , aya engga berkomentar mengenai itu dulu. Tapi saya janji nanti akan ketemu dengan Pak Mahfud dan Pak Ivan. Untuk bisa mengklirkan sebetulnya ini masalahnya apa. Saya berjanji akan minta tolong Pak Mahfud. Kita mau bersihin, kita bersihin. Tapi dengan data dan fakta yang sama," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Solo: Menteri Keuangan
Sri Mulyani mengaku tak tahu asal muasal angka Rp300 triliun yang disebut Menkopolhukam
Mahfud MD mengalir di Kementerian Keuangan. Karena itu, ia berencana menanyakan langsung pada Mahfud.
Dia mengatakan sudah menerima laporan angka dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu. Namun, dia mengaku tidak melihat transaksi Rp300 triliun di dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK) yang diterimanya.
"Pada dasarnya begini, setiap tahun PPATK itu mengirimkan informasi kepada kita mengenai transaksi yang disebut material. Dari 2009 sampai 2022 atau 2023 ada 196 surat yang disampaikan. Sebagian sudah kita sampaikan
follow up yang dilakukan oleh inspektorat jenderal. Kita juga sampaikan di situ ada yang dilakukan eksaminasi, kalau kasusnya terbukti maka dilakukan hukuman disiplin," ujar Sri usai menemani Presiden Jokowi sidak di KPP Pratama Solo, Kamis sore, 9 Maret 2023.
Dia menuturkan masih ada sekitar 70-an surat lagi yang perlu diberikan keterangan tambahan. Sri bakal menyampaikan keterangan tambahan tersebut.
"Saya tidak tahu juga soal angka Rp 300 triliun itu dari mana. Nanti saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan Pak Ivan (Kepala PPATK Ivan Yustiavandana). Angkanya itu dari mana, sehingga saya juga punya informasi yang sama dengan media dan masyarakat," bebernya.
Sri juga berencana menanyakan langsung terkait angka transaksi tersebut ke PPATK. Termasuk cara penghitungan serta datanya.
"Karena di dalam surat dengan lampiran 36 halaman itu, tidak ada satu pun angka tercantum. Jadi , aya engga berkomentar mengenai itu dulu. Tapi saya janji nanti akan ketemu dengan Pak Mahfud dan Pak Ivan. Untuk bisa mengklirkan sebetulnya ini masalahnya apa. Saya berjanji akan minta tolong Pak Mahfud. Kita mau bersihin, kita bersihin. Tapi dengan data dan fakta yang sama," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
