Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti ada pengusaha meminjam nama penerima bantuan sosial (bansos) untuk menjadi pemilik perusahaan. Modus itu disebut masuk ketagori pencucian uang.
"Dugaan kami di KPK, itu pasti untuk pencucian uang, kan begitu. Model pencucian uang kan begitu, jadi seolah-olah perusahaan itu, dimiliki orang lain untuk menyamarkan hasil kejahatan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Selasa, 5 September 2023.
Alex menjelaskan peminjaman nama itu menyusahkan masyarakat yang menerima bansos. Nama mereka akan dipermasalahkan dalam data kesenjangan sosial karena dinilai sebagai orang tajir.
"Terkait dengan pengurus perusahaan, yang didaftarkan ternyata tadi itu, dicek di lapangan dia hanya seorang CS atau cleaning service atau ART (asisten rumah tangga), dengan kata lain, betul mereka miskin," ucap Alex.
Masyarakat diminta tidak sembarangan meminjamkan data dirinya. Sebab, bisa merugikan mereka jika ada program bantuan dari pemerintah.
"Ketika dia komplain, saya ini miskin kan, meskipun tercatat di situ, kamu pengurus perusahaannya siapa, siapa yang pemilik sebenarnya," ujar Alex.
Menurut Alex, peminjaman nama itu bisa dicegah jika aksi beneficial ownership gagasan Stranas PK diterapkan. Konsep itu bisa memaksa para pengusaha memberikan data kepemilikan perusahaannya dengan akurat ke pemerintah.
Banyak Bansos Bukti Kegagalan Pemerintah
Alex meminta pemerintah daerah (pemda) tidak bangga jika banyak yang menerima bansos. Sebab, data itu mengartikan kegagalan memberantas kemiskinan.
"Keberhasilan kepala daerah itu salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan," ujar Alex.
Kepala daerah diminta memaksimalkan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memperbanyak penerima bansos diyakini bukan solusi.
"Kalau semakin banyak penduduk suatu daerah itu menerima bansos, itu berarti bapak ibu selaku kepala daerah gagal, dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah," tegas Alex.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menyoroti ada pengusaha meminjam nama penerima bantuan sosial (
bansos) untuk menjadi pemilik perusahaan. Modus itu disebut masuk ketagori
pencucian uang.
"Dugaan kami di KPK, itu pasti untuk pencucian uang, kan begitu. Model pencucian uang kan begitu, jadi seolah-olah perusahaan itu, dimiliki orang lain untuk menyamarkan hasil kejahatan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Selasa, 5 September 2023.
Alex menjelaskan peminjaman nama itu menyusahkan masyarakat yang menerima bansos. Nama mereka akan dipermasalahkan dalam data kesenjangan sosial karena dinilai sebagai orang tajir.
"Terkait dengan pengurus perusahaan, yang didaftarkan ternyata tadi itu, dicek di lapangan dia hanya seorang CS atau
cleaning service atau ART (asisten rumah tangga), dengan kata lain, betul mereka miskin," ucap Alex.
Masyarakat diminta tidak sembarangan meminjamkan data dirinya. Sebab, bisa merugikan mereka jika ada program bantuan dari pemerintah.
"Ketika dia komplain, saya ini miskin kan, meskipun tercatat di situ, kamu pengurus perusahaannya siapa, siapa yang pemilik sebenarnya," ujar Alex.
Menurut Alex, peminjaman nama itu bisa dicegah jika aksi beneficial ownership gagasan Stranas PK diterapkan. Konsep itu bisa memaksa para pengusaha memberikan data kepemilikan perusahaannya dengan akurat ke pemerintah.
Banyak Bansos Bukti Kegagalan Pemerintah
Alex meminta pemerintah daerah (pemda) tidak bangga jika banyak yang menerima bansos. Sebab, data itu mengartikan kegagalan memberantas kemiskinan.
"Keberhasilan kepala daerah itu salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan," ujar Alex.
Kepala daerah diminta memaksimalkan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memperbanyak penerima bansos diyakini bukan solusi.
"Kalau semakin banyak penduduk suatu daerah itu menerima bansos, itu berarti bapak ibu selaku kepala daerah gagal, dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah," tegas Alex.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
