Pengacara Irman Persoalkan Aturan Hukum Dagang Pengaruh

Damar Iradat 31 Oktober 2018 16:21 WIB
irman gusman ditangkap
Pengacara Irman Persoalkan Aturan Hukum Dagang Pengaruh
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva saat menjadi saksi ahli di sidang PK Irman Gusman - ANT/Aprillio Akbar.
Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva memaparkan soal aturan hukum dugaan jual beli pengaruh yang berlaku secara internasional. Menurutnya, hukum internasional tidak otomatis berlaku di Indonesia.

Hal tersebut dijelaskan Hamdan saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang peninjauan kembali mantan Ketua DPD Irman Gusman. Hamdan yang dihadirkan oleh pihak Irman awalnya ditanya soal konvensi internasional terkait jual beli pengaruh.

"Ada putusan MK berkenaan dengan konvensi internasional terkait dagang pengaruh, bagaimana pendapat ahli?," tanya Pengacara Irman, Maqdir Ismail di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.


Hamdan menjelaskan, sejatinya sistem hukum Indonesia menganut dualisme; hukum nasional dan internasional. Namun, menurutnya, hukum internasional tidak otomatis berlaku dalam hukum di Indonesia.

Meski, kata dia, Indonesia telah meratifikasi hukum internasional. Berlakunya aturan tersebut harus disahkan melalui undang-undang salah satunya melalui persetujuan DPR.

"Kalau negara belum mengadopsi dalam hukum pidana, itu belum bisa langsung diterapkan," jelas Hamdan.

(Baca juga: Irman Gusman Divonis 4,5 Tahun Penjara)

Dalam kesempatan itu, Hamdan juga ditanya soal bisa tidaknya seseorang mengajukan PK sebanyak dua kali. Menurut Hamdan, hal tersebut diperbolehkan, lantaran, pada prinsip dasarnya pengajuan PK untuk keadilan.

"Jadi prinsip dasarnya untuk keadilan, kebenaran, kehormatan hak asasi, tidak bisa hanya dengan formalitas kepastian hukum dan keadilan dikorbankan. Itu kenapa PK boleh lebih dari satu kali, kalau suatu hari ditemukan temuan baru yang signifikan," tutur dia. 

Namun, untuk pengajuan PK yang kedua kali harus ada bukti baru bersifat material. Artinya ditemukan atau dipertimbangkan saat putusan dibuat. 

Bukannya putusan hasil banding maupun kasasi "Tapi intinya jika ada keadaan atau bukti baru yang sifatnya material dan memengaruhi harusnya tidak begitu. Jadi PK itu adalah upaya hukum yang luar biasa," tutur Hamdan.





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id