Tersangka perusakan dokumen terkait pengaturan skor sepak bola Joko Driyono - Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
Tersangka perusakan dokumen terkait pengaturan skor sepak bola Joko Driyono - Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

Pemeriksaan Jokdri Masuk ke Penghancuran Dokumen

Nasional pssi Pengaturan Skor Sepak Bola
Siti Yona Hukmana • 27 Februari 2019 10:28
Jakarta: Tersangka perusakan dokumen terkait pengaturan skor sepak bola Joko Driyono (Jokdri) memenuhi panggilan polisi untuk ketiga kalinya. Jokdri bakal digali terkait penghancuran sejumlah barang bukti di kantor PT Liga Indonesia Baru (LIB) atau kantor Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.
 
Jokdri tiba pukul 09.58 WIB. Ia didampingi dua orang kuasa hukum. Dia tak banyak bicara.
 
"Bismillah kita jalani ya," kata Jokdri singkat di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Usai itu, yang mengenakan kemeja biru muda langsung masuk ke ruang penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
 
Ini merupakan pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya Plt. Ketua Umum PSSI itu sudah diperiksa pada Senin, 18 Februari 2019 dan Jumat, 22 Februari 2019. Selain mempertanyakan soal perusakan dokumen, polisi juga akan mengonfirmasi sejumlah barang bukti yang disita.
 
(Baca juga:PPATK Masih Telusuri Aliran Dana Jokdri)
 
Joko Driyono diyakini sebagai inisiator perusakan dokumen di kantor PT Liga Indonesia Baru atau kantor Komisi Disiplin PSSI. Ini terungkap pasca-pemeriksaan Jokdri selama 20 jam pada Senin, 18 Februari 2019.
 
"Yang bersangkutan jawab (mengakui) memang menyuruh orang mengamankan barang tersebut (laptop dan dokumen) setelah ruangan disegel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.
 
Namun, Argo enggan menjelaskan detail isi dokumen maupun laptop yang diamankan atas perintah Jokdri. Barang bukti yang telah disita akan diungkap di pengadilan.
 
"Nanti di persidangan ya kalau yang itu (barang bukti)," tambah dia.
 
Jokdri disangka melanggar pasal berlapis. Dia disangka melanggar Pasal 363 yang terkait pencurian dan pemberatan serta Pasal 232 tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan. Selanjutnya, Pasal 233 tentang perusakan barang bukti dan Pasal 235 KUHP terkait perintah palsu untuk melakukan tindak pidana yang disebutkan di Pasal 232 dan Pasal 233.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif