Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy

Pencegahan Empat Petinggi Waskita Karya Diperpanjang

Nasional Korupsi di PT Waskita Karya
Juven Martua Sitompul • 07 Mei 2019 13:16
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan empat petinggi PT. Waskita Karya dan satu pejabat Kementerian PUPR. Perpanjangan penahanan berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan korupsi 14 proyek fiktif yang digarap PT. Waskita Karya.
 
"Perpanjangan pelarangan ke luar negeri dilakukan untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 3 Mei 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.
 
Mereka yang dicegah yakni Kepala Divisi II PT. Waskita Karya, Fathor Rachman; General Manager Keuangan PT. Waskita Karya, Yuli Ariandi Siregar; Direktur Utama PT. Waskita Beton Precast Tbk, Jarot Subana; dan Wakil Kepala Divisi II PT. Waskita Karya, Fakih Usman.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dan Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR, Pitoyo Subandrio juga dicegah," kata Febri.
 
KPK menetapkan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT. Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar dan Fathor Rachman sebagai tersangka. Dua pejabat PT. Waskita Karya itu diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi atas proyek fiktif BUMN.
 
Ada 14 proyek infrastruktur yang jadi bancakan pejabat PT. Waskita Karya. Proyek itu tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Papua.
 
Baca: KPK Bidik PT Waskita Karya di Korupsi 14 Proyek
 
Dalam kasus ini, Fathor dan Ariandi diduga telah menunjuk empat perusahaan sub kontraktor untuk mengerjakan sejumlah proyek konstruksi milik Waskita Karya. Meski tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak, PT. Waskita Karya tetap melakukan pembayaran terhadap empat perusahaan sub kontraktor tersebut.
 
Kemudian, keempat perusahaa sub kontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT. Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk Fathor dan Ariandi. Akibatnya, uang negara rugi mencapai Rp186 miliar.
 
Fathor dan Yuly disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif