Bupati Nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Bupati Nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Bupati Banjarnegara Minta Duit untuk Pelaksanaan Lelang Proyek

Candra Yuri Nuralam • 04 November 2021 12:41
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wiraswasta Hana Pur Dwiatmoko pada Selasa, 3 November 2021. Dia dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi pemborongan, pengadaan, atau persewaan di Banjarnegara pada 2017 sampai 2018.
 
"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi, antara lain terkait dengan pelaksanaan lelang di Kabupaten Banjarnegara dan dugaan adanya permintaan fee oleh tersangka BS (Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono) dan kawan-kawan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 4 November 2021.
 
Ali enggan memerinci lebih jauh pertanyaan penyidik ke Hana. Namun, duit yang diminta Budhi itu diyakini sebagai tindakan korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: KPK Dalami Cara Pengusaha Lobi Bupati Banjarnegara
 
Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono diduga menerima uang dari pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Total, dia menerima Rp2,1 miliar dari beberapa proyek. Budhi dibantu pihak swasta, Kedy Afandi, yang sekaligus orang kepercayaannya.
 
Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
KPK menduga Budhi dan Kedy melanggar Pasal 12 huruf (i) yang menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
 
Lalu, kedua orang itu disangkakan melanggar Pasal 12B yang menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Berikut ketentuan dalam pasal tersebut:

  1. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan penerima gratifikasi
  2. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan penuntut umum.
Artikel di Kanal Nasional Medcom.id akan terus diperbarui. Klik di sini untuk mengetahui perkembangan infomasinya.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif