Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri.

KPK Dalami Cara Pengusaha Lobi Bupati Banjarnegara

Candra Yuri Nuralam • 03 November 2021 09:55
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan korupsi pemborongan, pengadaan, dan persewaan di Banjarnegara pada 2017-2018. Komisi Antirasuah menyelisik cara pengusaha mendapatkan proyek di Banjarnegara.
 
"Para saksi hadir dikonfirmasi, antara lain terkait dengan cara mendapatkan proyek pekerjaan di Pemkab Banjarnegara, yang diduga dengan melakukan pendekatan khusus disertai dengan komitmen pemberian fee pada tersangka BS (Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono) melalui tersangka KA (orang kepercayaan Budhi, Kedy Afandi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 3 November 2021.
 
Kedua orang yang diperiksa tersebut, yakni wiraswasta Budi Gunawan dan ULP Erwin. Ali enggan memerinci lebih jauh pertanyaan penyidik kepada para saksi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Budhi diduga menerima uang dari pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Budhi diyakini menerima Rp2,1 miliar yang dari beberapa proyek. Budhi dibantu pihak swasta, Kedy Afandi, yang sekaligus orang kepercayaannya.
 
Baca: Bupati Banjarnegara Diduga Mengarahkan Pengusaha untuk Pembagian Fee
 
Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
KPK menduga Budhi dan Kedy melanggar Pasal 12 huruf (i) yang menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
 
Lalu, kedua orang itu disangkakan melanggar Pasal 12B yang menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif