ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez

KPK Siap Hadapi Upaya PK Zumi Zola

Nasional kpk kasus korupsi Zumi Zola
Fachri Audhia Hafiez • 06 Januari 2021 20:54
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi upaya hukum peninjauan kembali (PK) mantan Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Zumi mengajukan PK atas vonis kasus suap dan gratifikasi.
 
"KPK tentu siap menghadapi Permohonan PK yang diajukan oleh pihak terpidana tersebut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu, 6 Januari 2021.
 
Zumi menjalani sidang PK perdana hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda mengajukan permohonan PK. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat, 22 Januari 2021, dengan agenda pembuktian dari pemohon.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Ali, jaksa penuntut umum (JPU) juga akan menyusun pendapat terkait bukti yang dibawa pemohon PK. Memori PK akan diajukan melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 
Baca: Divonis 6 Tahun Penjara, Zumi Zola Ajukan PK
 
"Menyerahkan kontra memori PK tersebut kepada Mahkamah Agung (MA) melalui majelis hakim PK di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat," terang Ali.
 
KPK menghormati keputusan narapidana mengajukan upaya hukum itu. Karena hal itu merupakan hak terpidana yang diatur dalam hukum acara pidana.
 
"Sebagai penegak hukum, KPK juga tentu menghormati setiap putusan majelis hakim baik ditingkat pertama  sampai upaya hukum luar biasa PK," ujar Ali.
 
Zumi Zola mengajukan PK atas kasus suap dan gratifikasi. Dia divonis enam tahun penjara atas kejahatan rasuah itu.
 
Hak politik Zumi untuk dipilih sebagai pejabat negara turut dicabut selama lima tahun, yang berlaku setelah selesai menjalani masa hukuman. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.
 
Mantan aktor itu terbukti menerima gratifikasi terkait sejumlah proyek saat menjabat sebagai gubernur Jambi, masing-masing senilai Rp37,477 miliar, US$173.300 (Rp2,14 miliar), dan SG$100 ribu (Rp1 miliar). Zumi juga mendapat mobil Toyota Alphard bernomor polisi D 1043 VBM.
 
Dia juga terbukti menyuap anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPERDA APBD) Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Sebanyak 53 legislator diguyur duit Rp16,34 miliar dari Zumi.
 
Vonis enam tahun ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Jaksa ingin Zumi dihukum delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif