Ilustrasi remisi masa tahanan. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi remisi masa tahanan. Medcom.id/M Rizal

Koruptor Tak Relevan Dibebaskan

Nasional tahanan napi Virus Korona virus corona
Cindy • 04 April 2020 03:42
Jakarta: Alasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 karena pandemi korona dianggap tidak relevan. Apalagi revisi aturan ini berpotensi membebaskan puluhan koruptor kelas kakap.
 
Pengamat Hukum Pidana Chairul Huda menuding ada yang tak beres jika peringanan hukuman koruptor mulus diketok. Apalagi, Yasonna pernah berencana merevisi aturan namun pupus di tengah jalan.
 
"Karena sebelum virus korona, dia (Yasonna) mau revisi PP Nomor 99 dan ditentang masyarakat. Makanya enggak jadi," kata kepada Medcom.id, Jumat, 3 April 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pembebasan Napi untuk Cegah Korona Jangan Timbulkan Masalah Baru
 
Chairul menilai kebijakan Laoly cenderung mendukung koruptor jika lolos. Menurutnya, narapidana kasus korupsi telah menerapkan jaga jarak sosial (social distancing) dan isolasi mandiri di balik jeruji penjara.
 
"Ngapain dikeluarkan? Jadi tidak ada relevansi masalah covid-19 dengan napi koruptor ini," tandas Chairul.
 
Baca: Setnov dan Sederet Nama Koruptor yang Berpotensi Bebas
 
Menkumham Yasonna Laoly berencana merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012. Sebanyak 300 napi koruptor berusia 60 tahun ke atas, telah menjalani dua per tiga hukuman bisa dibebaskan bila revisi disetujui.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif