Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.

KPK Periksa Tiga Anggota DPRD Sumut

Nasional gatot pujo nugroho
Juven Martua Sitompul • 13 Juli 2018 10:36
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil tiga anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut). Ketiganya akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penerimaaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
 
Mereka yang dipangil yakni Abdul Hasan Maturidi, Richard Eddy Marsaut, dan Syafrida Fitrie.
 
"Ketiganya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 13 Juli 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam proses penyidikan, KPK telah menjebloskan tujuh anggota DPRD Sumut ke bui. Ketujuhnya ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka.
 
Tak menutup kemungkinan, tiga legislator Sumut yang diperiksa hari ini akan menyusul koleganya ke penjara usai menjalani pemeriksaan.
 
(Baca:KPK Terima Rp5,47 Miliar Uang Suap DPRD Sumut)
 
KPK sebelumnya menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis dan M Yusuf Siregar.
 
Kemudian, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe dan Dermawan Sembiring.
 
Lalu, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, dan Tahan Manahan Panggabean.
 
Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi