Hakim Tunda Sidang Vonis Teddy Tjokrosapoetro

Jakarta: Majelis hakim menunda pembacaan vonis terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Teddy Tjokrosapoetro. Hakim belum menuntaskan penyusunan berkas putusan. "Setelah kami pelajari berkas perkara, masih banyak yang harus didalami," kata Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juli 2022. Pihaknya masih membutuhkan waktu untuk melakukan musyawarah terkait uraian putusan. Sidang dengan nomor perkara 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst itu akan dilanjutkan pada Rabu, 3 Agustus 2022. "Kita tunda satu pekan, Rabu, 3 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB," ujar Eko.   Pada persidangan kali ini Teddy hadir secara virtual. Ia mengaku sakit. Majelis hakim meminta Teddy hadir di persidangan berikutnya bila sudah sembuh. "Mohon maaf yang mulia saya masih belum fit, izin mengikuti sidang secara daring," kata Teddy saat persidangan.   Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut majelis hakim menjatuhkan putusan Teddy dengan pidana penjara selama 18 tahun. Kemudian, pidana denda Rp5 miliar subsider satu tahun bui. Adik mantan Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro, itu juga dituntut hukuman tambahan berupa pidana pengganti sebesar Rp20.832.107.126. Uang pengganti itu wajib dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Teddy dianggap bersalah melanggar  Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dugaan rasuah di ASABRI terkait dengan pengelolaan keuangan dan dana investasi yang berlangsung pada 2012 hingga 2019. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) korupsi itu merugikan keuangan negara total Rp22,7 triliun. Teddy juga didakwa dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia telah menyamarkan hasil kekayaan yang dia peroleh dari pengelolaan pengelolaan keuangan dan dana investasi. Dia menyamarkan kekayaan dari kejahatan tindak pidana korupsi itu dengan mentransfer atau mengalihkan melalui penyetoran modal untuk kepentingan mengakuisisi beberapa perusahaan. Lalu, melakukan pembelian tanah, bangunan, mobil, dan menggunakan dana untuk biaya operasional perusahaan.