Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id.
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id.

Pemindahan Ibu Kota Kalsel Diklaim untuk Meningkatkan Kesejahteraan

Theofilus Ifan Sucipto • 03 Agustus 2022 16:19
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan tiga perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Agenda permohonan dengan nomor perkara 58-60/PUU-XX/2022  itu ialah mendengarkan keterangan Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin sebagai pihak terkait.
 
Perkara ini diajukan tiga pemohon. Mereka menilai pemindahan Ibu Kota Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru bermasalah.
 
“Pembentukan UU Kalsel menjadi semangat pembaruan yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata kuasa hukum Aditya, Hendra Fernadi, dalam sidang virtual di MK, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Agustus 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hendra mengatakan hal itu penting supaya pembangunan di Kalsel terpola menyeluruh. Apalagi, nantinya Kalsel menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
 
Selain itu, pemindahan ibu kota Kalsel dinilai sejalan dengan visi Banjarbaru. Yakni, kota yang maju, agamis, dan sejahtera.
 
“Sehingga dalil hukum pemohon tentang kerugian yang dialaminya hanya bersifat imajiner, karena perkembangan setiap usaha daerah berkembang sesuai dengan kultur dan keadaan daerahnya,” ujar Hendra.
 

Baca: MK: Putusan MK Wajib Dilaksanakan Tanpa Syarat


Hendra juga mengkritisi dalil kerugian jangka panjang yang disebut memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal itu dinilai tidak relevan karena program pemerintah pusat bersifat merata di seluruh Indonesia.
 
“Kalsel termasuk wilayah yang mendapat hak sama untuk pengembangan infrastrukturnya,” tegas dia.
 
Poin lainnya, yakni dalil soal menghilangkan sejarah masyarakat Kalsel. Hendra memastikan pemindahan dari Banjarmasin ke Banjarbaru sebatas pemindahan administratif pemerintahan.
 
“Sehingga tidak bermuatan menghilangkan sejarah dan identitas masyarakat Kalsel,” tutur dia.
 
Sebelumnya, ada tiga perkara pengujian, yakni 58/PUU-XX/2022 yang diajukan Ketua Kadin Kota Banjarmasin, Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi. Mereka memohon uji formil UU Provinsi Kalimantan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
 
Alasan permohonan ialah tidak dipenuhinya keterlibatan masyarakat dalam perumusan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Hal itu dinilai tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang.
 
Perkara pengujian kedua ialah perkara 59/PUU-XX/2022 yang diajukan pemohon yang sama. Namun fokus ujinya adalah Pasal 4 UU 8 Tahun 2022 a quo. Mereka menilai pasal itu bertentangan dari segi historis, sosio-geografis, ekonomi, dan adat.
 
Sementara itu, perkara ketiga ialah perkara 60/PUU-XX/2022. Pemohonnya, yakni Wali Kota Banjarmasin dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harri Wijaya. Mereka mengeklaim UU tersebut muncul tanpa melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Banjarmasin.

 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif