Jakarta: Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Supardi memastikan belum ada pihak militer aktif yang diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan Slot Satelit 123 Derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan Tahun 2015-2021.
Meski kewenangan pemeriksaan militer aktif bukan berada pada JAM-Pidsus, pihaknya tetap melakukan koordinasi melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Kewenangan memeriksa pihak militer aktif diketahui berada di Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
"Belum belum belum. Nanti lah, kita akan koordinasi. Kita kalau koordinasi kan bisa melalui JAM-Pidmil," ujar Supardi dilansir dari Media Indonesia, Rabu, 26 Januari 2022.
Sebelumnya, JAM-Pidsus Febrie Ardiansyah mengatakan pemeriksaan militer aktif dalam kasus tersebut perlu melalui keputusan Panglima TNI. Sebab jika ditarik ke perkara koneksitas, pihaknya tidak berwenang menyidik militer aktif.
Baca: Keterlibatan Militer di Korupsi Satelit Kemhan Diusut Jampidmil
"Pemeriksaannya, tempatnya, nanti kan itu kalau terkait koneksitas atau yang lain, itu tetap keputusan Panglima, karena penyidikannya kan beda. Bukan kita, itu Pospom kalau TNI aktif," jelas Febrie.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sendiri sudah mengakui ada indikasi keterlibatan anggotanya dalam dugaan rasuah satelit di Kemhan. Hal itu disampaikannya usai bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kompleks Kejagung, Jumat, 14 Januari 2022.
"Indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum. Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang mausk dalam kewenangan kami," kata Andika.
Jakarta: Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus)
Kejaksaan Agung Supardi memastikan belum ada pihak militer aktif yang diperiksa terkait
dugaan korupsi pengadaan
Slot Satelit 123 Derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan Tahun 2015-2021.
Meski kewenangan pemeriksaan militer aktif bukan berada pada JAM-Pidsus, pihaknya tetap melakukan koordinasi melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Kewenangan memeriksa pihak militer aktif diketahui berada di Pusat Polisi Militer (Puspom)
TNI.
"Belum belum belum. Nanti lah, kita akan koordinasi. Kita kalau koordinasi kan bisa melalui JAM-Pidmil," ujar Supardi dilansir dari
Media Indonesia, Rabu, 26 Januari 2022.
Sebelumnya, JAM-Pidsus Febrie Ardiansyah mengatakan pemeriksaan militer aktif dalam kasus tersebut perlu melalui keputusan Panglima TNI. Sebab jika ditarik ke perkara koneksitas, pihaknya tidak berwenang menyidik militer aktif.
Baca:
Keterlibatan Militer di Korupsi Satelit Kemhan Diusut Jampidmil
"Pemeriksaannya, tempatnya, nanti kan itu kalau terkait koneksitas atau yang lain, itu tetap keputusan Panglima, karena penyidikannya kan beda. Bukan kita, itu Pospom kalau TNI aktif," jelas Febrie.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sendiri sudah mengakui ada indikasi keterlibatan anggotanya dalam dugaan rasuah satelit di Kemhan. Hal itu disampaikannya usai bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kompleks Kejagung, Jumat, 14 Januari 2022.
"Indikasi awal beberapa personel TNI yang masuk dalam proses hukum. Jadi kami menunggu nanti untuk nama-namanya yang memang mausk dalam kewenangan kami," kata Andika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
