Jakarta: Keterlibatan militer aktif dalam dugaan korupsi pengadaan Slot Satelit 123 Derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan (Kemhan) diusut Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung (Kejagung). Jampidmil akan berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI melalui mekanisme koneksitas.
"Ada mekanisme gelar perkara bersama ketika fakta hukum terdapat unsur bersama-sama (antara militer dan sipil) dan koneksitas," kata Menurut AM-Pidmil Anwar Saadi melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Januari 2022.
Kerja sama dengan Puspom sebelumnya pernah dilakukan Jampidmil saat menyidik kasus korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) pada 2020. Dalam perkara itu, pihak yang dilibatkan adalah Puspomad.
Anwar belum bisa menjelaskan lebih detail terkait rasuah satelit tersebut. Dia bahkan menolak menjawab saat disinggung apakah ada pihak militer yang sidah diperiksa terkait kasus ini.
Berkaca dari kasus TWP-AD, Kejagung baru menahan tersangka sipil berinisial NPP pada Desember 2021. Sedangkan Brigjen YAK telah ditahan sejak Juli 2021.
Baca: Komisi I dan Menhan Belum Pernah Bahas Anggaran Pengadaan Satelit
Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi mengaku akan berkoordinasi dengan Jampidmil jika ditemukan keterlibatan militer aktif dalam pengadaan proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) itu.
"(Militer aktif) pasti nanti diperiksa, tapi nanti levelnya di koneksitas," kata Supardi.
Jakarta: Keterlibatan militer aktif dalam dugaan korupsi pengadaan
Slot Satelit 123 Derajat Bujur Timur di
Kementerian Pertahanan (Kemhan) diusut Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil)
Kejaksaan Agung (Kejagung). Jampidmil akan berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI melalui mekanisme koneksitas.
"Ada mekanisme gelar perkara bersama ketika fakta hukum terdapat unsur bersama-sama (antara militer dan sipil) dan koneksitas," kata Menurut AM-Pidmil Anwar Saadi melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Januari 2022.
Kerja sama dengan Puspom sebelumnya pernah dilakukan Jampidmil saat menyidik kasus korupsi Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) pada 2020. Dalam perkara itu, pihak yang dilibatkan adalah Puspomad.
Anwar belum bisa menjelaskan lebih detail terkait rasuah satelit tersebut. Dia bahkan menolak menjawab saat disinggung apakah ada pihak militer yang sidah diperiksa terkait kasus ini.
Berkaca dari kasus TWP-AD, Kejagung baru menahan tersangka sipil berinisial NPP pada Desember 2021. Sedangkan Brigjen YAK telah ditahan sejak Juli 2021.
Baca:
Komisi I dan Menhan Belum Pernah Bahas Anggaran Pengadaan Satelit
Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus Supardi mengaku akan berkoordinasi dengan Jampidmil jika ditemukan keterlibatan militer aktif dalam pengadaan proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) itu.
"(Militer aktif) pasti nanti diperiksa, tapi nanti levelnya di koneksitas," kata Supardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)