Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)

Dirut Pertamina Mangkir Pemeriksaan KPK

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Candra Yuri Nuralam • 28 Mei 2019 03:54
Jakarta: Direktur Utama PT Pertamina Persero Nicke Widyawati mangkir pemanggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nicke sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.
 
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dalam surat keterangan yang diterima penyidik, Nicke tak memenuhi panggilan karena sedang menjalankan tugas di luar negeri.
 
"Saksi Nicke Widyawati menyampaikan surat ke KPK tidak dapat menghadiri pemeriksaan penyidik hari ini karena sedang menjalankan tugas di luar negeri sampai awal Juni ini," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Febri, penyidik segera menjadwalkan ulang pemeriksaan Nicke. "Waktu penjadwalan ulang akan disampaikan kemudian," kata Febri.
 
Nicke akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan pejabat PLN. Saat itu, Nicke menjabat sebagai Direktur Niaga dan Managemen Resiko dan Direktur Perencanaan Korporat dan Direktur Pengadaan Strategis 1.
 
Nama Nicke mencuat dalam persidangan tiga terpidana sebelumnya, yaitu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.
 
(Baca: Sofyan Basir Pasrah Ditahan KPK)
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif