Dirut nonaktif PLN Sofyan Basir ditahan KPK - Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Dirut nonaktif PLN Sofyan Basir ditahan KPK - Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

Sofyan Basir Pasrah Ditahan KPK

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Candra Yuri Nuralam • 27 Mei 2019 23:47
Jakarta: Direktur Utama nonaktif PLN Sofyan Basir ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sofyan ditahan usai menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.
 
Sofyan yang mengenakan rompi tahanan pasrah dijebloskan ke bui. Dia akan kooperatif mengikuti semua proses hukum yang berjalan di KPK.
 
"Sudah ya, doain saja, kati ikuti prosesnya," kata Sofyan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Sofyan akan mendekam di rumah tahanan (Rutan) Gedung KPK Merah Putih, untuk 20 hari pertama. Penahanan di lakukan demi kepentingan penyidikan.
 
"SBF ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK Kavling K-4," kata Febri dihubungi terpisah.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Johannes akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif